Angka Putus Sekolah Tinggi, Kemensos: Sekolah Rakyat Jadi Upaya Putus Rantai Kemiskinan

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan yang telah berlangsung dalam beberapa generasi.

Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial ( Kemensos) Robben Rico menjelaskan, Sekolah Rakyat bukanlah program Kemensos, melainkan program Presiden Prabowo yang diamanahkan kepada Kemensos melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

“Jadi, kami ini ibaratnya diminta untuk jadi tim kesebelasan. Owner kesebelasan ini Pak Presiden, kebetulan kami diminta jadi kapten tim kesebelasan itu,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (21/7/2025). 

Robben mengatakan itu dalam media briefing bertema “Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” di Balai Pers Nasional, Surakarta, Minggu (20/7/2025).

Baca juga: Mensos Gus Ipul Klaim Tak Ada Siswa Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri

Adapun Sekolah Rakyat hadir dengan tiga prinsip utama, yakni memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.

“Alhamdulillah dengan beroperasinya Sekolah Rakyat, masyarakat yang membutuhkan menjadi punya harapan dan punya mimpi,” jelas Robben.

Dalam forum yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi) tersebut, Robben memaparkan data yang cukup mengejutkan.

Sebanyak 227.000 anak usia sekolah dasar (SD) di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah. Angka ini melonjak pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 499.000 anak dan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 3,4 juta anak.

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi kedua pada jenjang menengah, dengan 44.800 anak usia SMP dan 464.000 anak usia SMA tercatat tidak bersekolah.

Baca juga: Kolaborasi Positif, Sekolah Rakyat dan Sekolah Reguler di Aceh Besar Berjalan Kondusif dan Harmonis

“Sebetulnya, kesimpulannya kan pengangguran terselubung. Apa mungkin bisa bekerja tanpa punya ijazah SMA. Nah, itulah yang kemudian ingin kita selesaikan,” tegas Robben.

Di sisi lain, format boarding school dipilih agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepercayaan diri. 

Proses rekrutmen pun dilakukan secara jemput bola, tidak konvensional, dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menjaring anak-anak dari keluarga miskin di daerah terpencil, termasuk yang tinggal di rumah tanpa listrik.

“Saya ke Katingan, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Maluku Utara untuk mencari anak-anak ini. Saya ajak bicara enggak ada yang berani lihat mata saya dan bisanya cuman nangis, malu. Padahal cita-citanya ingin jadi guru pendidikan agama Islam, (tapi) ibunya tidak mampu,” cerita Robben.

Per 14 Juli 2025, sebanyak 63 Sekolah Rakyat telah beroperasi. Sisanya, 37 sekolah akan dibuka pada akhir Juli atau awal Agustus 2025 untuk menjangkau 100 lokasi di seluruh Indonesia.

Baca juga: Datangi Sekolah Rakyat di Solo Malam-malam, Wapres Gibran Bawakan Siswa Donat

Distribusi Sekolah Rakyat, meliputi Jawa 48 sekolah, Sumatera 22 sekolah, Sulawesi 15 sekolah, Bali 4 sekolah, Nusa Tenggara 4 sekolah, Kalimantan 4 sekolah, Maluku 4 sekolah, dan Papua 3 sekolah.

Saat ini, kapasitas total mencapai 9.705 anak. Setiap siswa mendapatkan seragam, sepatu, perlengkapan mandi, pembalut bagi siswi, makanan bergizi tiga kali sehari, pemeriksaan kesehatan, dan pemetaan bakat sejak hari pertama.

Pembelajaran di Sekolah Rakyat menggunakan teknologi terkini, seperti learning management system (LMS), smartboard, dan laptop. 

Kurikulum Sekolah Rakyat menggabungkan standar akademik nasional dengan penguatan karakter.

Dukungan dari Komdigi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, Sekolah Rakyat adalah program prioritas nasional yang harus dipahami dan dikawal media.

Baca juga: Mensos Saifullah Targetkan Murid Sekolah Rakyat Dapat Laptop di Bulan Agustus

“Kami dan tim selalu berusaha menjadi penengah bagi pemerintah maupun media. Tentu tujuan utama agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Meutya juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan masukan terhadap program pemerintah.

"Setiap program tidak mungkin hadir sempurna dari awal. Itulah fungsi media untuk menyampaikan atau menjadi ruang publik memberi masukan kepada program pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemensos dalam penyelenggaraan 100 Sekolah Rakyat, terutama dalam penyediaan internet. Di Sleman dan Bantul, misalnya, terdapat sekolah yang memiliki akses internet hingga 100 Mbps.

Komdigi juga menyiapkan berbagai aplikasi penunjang, termasuk LMS, untuk mendukung sistem digitalisasi di sekolah.

Baca juga: Ini Syarat Masuk Sekolah Rakyat di Semarang, Wajib Tinggal di Asrama

Lebih dari sekadar pendidikan, Sekolah Rakyat juga mencakup intervensi sosial menyeluruh. Pemerintah akan merenovasi rumah tidak layak milik orangtua, memberdayakan keluarga, hingga merawat lingkungan sekitar.

“Kami tidak selesaikan cuma rumahnya Naila, tetapi 14 rumah tetangganya yang di kanan-kirinya,” ungkap Robben, merujuk pada salah satu contoh program di Makassar.

Untuk diketahui, Naila adalah calon siswa Sekolah Rakyat di Makassar. Ia tinggal bersama orangtua dan dua saudaranya di rumah semi permanen berukuran 5x4 meter di Jalan Pandang 4, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Rumah Naila dinilai tidak layak huni, begitu juga rumah tetangganya.

Naila adalah simbol penerima manfaat program Sekolah Rakyat dan intervensi sosial yang menyeluruh, termasuk renovasi rumah warga sekitar, sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo dan Gus Ipul memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan perbaikan kondisi hidup.