KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meluruskan informasi yang beredar mengenai sisa anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebesar Rp 500 juta. Ia menegaskan, informasi tersebut tidak benar.
"Dari data yang kami terima, anggaran KND mencapai Rp 6 miliar lebih. Setelah efisiensi, anggaran yang tersisa sekitar Rp 3 miliar lebih. Jadi, tidak benar informasi yang beredar bahwa anggaran hanya tinggal Rp 500 juta," ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (1/3/2025).
Gus Ipul merinci, pagu anggaran KND 2025 adalah Rp 6.915.689.000. Setelah efisiensi, anggaran yang tersedia masih Rp 3.030.187.000.
Ia pun memastikan, efisiensi anggaran kementerian atau lembaga tidak akan mengurangi anggaran bantuan sosial (bansos) ataupun layanan terapi bagi penyandang disabilitas.
"Pelayanan penyandang disabilitas, bansos, dan tugas-tugas utama KND tetap mendapat dukungan anggaran," ucap Gus Ipul.
Baca juga: Anggaran KND Dipangkas, Mensos: Tidak Mengurangi Layanan bagi Disabilitas
Ia juga menjamin, efisiensi tidak akan mengganggu kinerja Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk KND. Anggaran operasional bansos, seperti biaya penyaluran dan monitoring, juga tidak dipangkas.
"Prinsip kami dalam efisiensi adalah memastikan anggaran bansos yang langsung diberikan kepada masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, tidak dikurangi," jelasnya.
Komisioner KND Eka Pratama Widyanta menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan layanan maksimal bagi penyandang disabilitas.
Ia mengatakan, anggaran yang tersedia saat ini masih cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi KND.
"Kami terus berupaya agar teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap terjamin kebutuhannya. Tidak hanya Kemensos, kami akan pastikan semua kementerian terkait tetap berjalan," kata Eka.
Ia juga optimistis, Kemensos di bawah kepemimpinan Gus Ipul memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kinerja KND dan mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.