Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam rapat kerja bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) berhasil mencatatkan penyerapan anggaran sebesar Rp 96,5 triliun atau 98,58 persen pada 2022.
Penyerapan tersebut, kata dia, didasarkan pada empat pos realisasi anggaran, yaitu pos belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial (bansos), dan belanja modal.
“Pertama, pos belanja pegawai terealisasi sebesar Rp 428 miliar atau 91,52 persen dari pagu Rp 468 miliar,” kata wanita yang akrab disapa Risma itu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (10/2/2023).
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Risma menjelaskan, pos belanja barang terealisasi sebesar Rp 4 triliun atau 96,55 persen dari pagu Rp 4,2 triliun.
Baca juga: Mensos Ungkap Bansos Sosial-Non Alam pada 2022 Lebihi 100 Persen
"Untuk belanja bansos, realisasinya sebesar Rp 91,8 triliun atau 98,71 persen dari pagu Rp 93 triliun," ucap Risma.
Sementara untuk belanja modal, imbuh dia, terealisasi sebesar Rp 158,5 miliar atau 99,93 persen dari pagu Rp 165,3 miliar.
Risma menjelaskan bahwa realisasi belanja bansos tersebut digunakan oleh tiga unit kerja di lingkungan Kemensos.
Pertama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Sosial (Rehsos) sebesar Rp 595,21 miliar. Kedua, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) sebesar Rp29,09 triliun. Ketiga, Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) sebesar Rp 63,23 triliun.
“Bansos pada Ditjen Rehsos dialokasikan untuk bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) dengan jumlah alat bantu tersalurkan sebanyak 15.478 unit dan realisasi sebesar Rp 595,21 miliar atau 98,83 persen,” kata Risma.
Adapun rincian bantuan tersebut diberikan untuk literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra, Atensi penyandang disabilitas, permakanan disabilitas tunggal.
Kemudian, disalurkan untuk Atensi korban darurat kebencanaan, Atensi anak, Atensi anak yatim piatu (Covid-19), Atensi anak yatim piatu (tambahan anggaran), Atensi lanjut usia (lansia) dan permakanan lansia tunggal.
“Jadi, ini bentuk bantuannya tidak hanya berupa bansos, tapi juga respons kasus,” ujar Risma.
Ia menjelaskan, bansos pada Ditjen Linjamsos dialokasikan untuk program perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan nonalam, serta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
“Bantuan untuk korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat dan pemulihan sosial, serta Layanan Dukungan Psikososial (LDP), realisasinya sebesar Rp 280,43 miliar atau 99,24 persen,” ucap Risma.
Baca juga: PPKM Selesai, Program Pemulihan Ekonomi dan Bansos Dikembalikan ke Kementerian
Sementara itu, Risma menjelaskan, realisasi bantuan untuk program perlindungan sosial korban bencana sosial dan nonalam mencapai Rp 50,89 miliar atau 100 persen.
Tingginya realisasi bantuan tersebut, kata dia, lantaran adanya tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu.
“Ini kenapa kami 100 persen, karena sebetulnya kurang. Setelah tragedi Kanjuruhan, yang meninggal banyak sehingga realisasinya melebihi 100 persen. Kemarin, kami sampai minta dana dari dana hibah,” kata Risma.
Untuk bantuan PKH, Risma menuturkan bahwa terdapat perbedaan capaian realisasi pada sukses salur dan realisasi transaksi.
Realisasi anggaran pada sukses salur mencapai Rp 28,7 triliun atau 100 persen, sedangkan realisasi transaksi sebesar Rp 28,48 triliun atau 99,22 persen.
Baca juga: Bulog Siap Menyalurkan Jagung Subsidi untuk Peternak
“Kami sudah menyalurkan 100 persen, tapi transaksinya di masyarakat itu 99,22 persen. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, pindah, dan sebagainya. Jadi, beda antara realisasi sukses salur dan realisasi transaksi,” kata Risma.
Ia mengungkapkan, bantuan program Dayasos pada 2022 dialokasikan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan BLT BBM, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, serta Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena).
Pada kesempatan tersebut, Risma menyampaikan alasan adanya perbedaan antara data anggaran bansos 2022 pihaknya dengan Komisi VIII DPR.
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menyebutkan bahwa anggaran bansos pada 2022 sebesar Rp 78 triliun.
Baca juga: Kunjungi Pasar Baturiti Bali, Jokowi Bagi-bagi BLT, Sembako, dan Borong Buah Lemon
"Berbeda dari data Rp 78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM pada 2022," jelas Risma.
Untuk program Pena, lanjut dia, realisasi telah mencapai Rp 26,68 miliar atau 52,31 persen dari pagu sebesar Rp 51 miliar. Hal ini terjadi karena tenggang waktu pelaksanaan program di penghujung tahun.
Untuk itu, Risma meminta dukungan kepada legislator agar meringankan langkah Kemensos mengejar realisasi anggaran di tahun-tahun berikutnya dengan membuka hold anggaran tidak pada penghujung tahun.
“Kami rutin melakukan rapat dengan kementerian atau lembaga (K/L) terkait agar hold anggaran dibuka pada awal tahun. Jadi, kami saat ini tengah berjuang, kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI untuk mempermudah langkah kami ke depannya,” kata Risma.
Baca juga: Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat
Merespons permintaan tersebut, Ashabul Kahfi menyatakan dukungan terhadap Mensos Risma untuk mendorong K/L terkait agar membuka hold anggaran di awal tahun guna memperlancar proses penyaluran bansos.
Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi terhadap program-program yang secara konsisten telah dilakukan Kemensos pada 2022 dan kembali dilanjutkan pada 2023.
“Kami apresiasi program-program Kemensos dan segala realisasinya yang telah dicapai. Kami dukung langkah Mensos Risma dan Kemensos untuk terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat,” tutur Ashabul.
