4 Strategi Kemensos Atasi Persoalan Bansos

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan empat strategi Kementerian Sosial ( Kemensos) untuk mengatasi persoalan bantuan sosial ( bansos) yang sering terjadi, mulai dari proses penyaluran, sampai penerimaan oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Strategi pertama, kata dia, adalah memperbaiki sistem meskipun tidak semua masyarakat melek digital.

"Tim Kemensos harus turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat," kata Risma dalam Diskusi Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-30 tahun 2021 di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Meski berat, dia beranggapan bahwa perbaikan sistem harus dilakukan demi perubahan ke arah yang lebih baik.

"Perbaikan sistem bisa dimulai dari pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), cleansing data ganda, serta memadankan data dengan nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor kartu tanda penduduk (KTP)," paparnya.

Baca juga: Waspada Hoaks, Ini Cara Cek Penerima Bansos dari Kemensos

Risma menilai, upaya perbaikan data penerima bansos membutuhkan peran aktif pemerintah daerah (pemda).

Sayangnya, hingga kini masih ada pemda yang tidak aktif atau tidak peduli dengan perbaikan dan pembaruan data, sehingga penerima bansos di daerahnya tidak tepat sasaran.

Bahkan, dikatakan Risma, ada Pemda yang tidak melakukan pembaruan data selama sepuluh tahun.

Sebab itu, tidak heran jika data di lapangan berbeda dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini terjadi karena absennya informasi seperti meninggal, pindah rumah, alamat, domisili, dan lainnya.

“Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima, setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada Ketua RT atau RW setempat,” ujar Risma dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Mensos Risma Promosikan Madu Produksi Karang Taruna Aceh

Demi mengawasi penyaluran bansos dan mencegah penyelewengan, Kemensos bekerja sama dengan institusi atau lembaga terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Polri, Bank Indonesia (BI), dan lain-lain.

“Setiap bulan kami rutin menggelar pertemuan dengan institusi dan lembaga itu bertujuan untuk menyelesaikan bersama-sama sebab pikiran banyak orang lebih baik daripada pikiran kami sendiri,” jelas Risma.

Strategi Kemensos yang kedua adalah mendukung transparansi penerima bansos agar di setiap Kelurahan terpampang data penerima bantuan.

Misalnya, Kelurahan memajang daftar penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk mewujudkan transparansi penerima bansos, Kemensos juga meluncurkan aplikasi “Usul-Sanggah”.

Baca juga: Erick Thohir soal Kemarahan Risma: Himbara Tak Bermaksud Menghambat Penyaluran Bansos

“Masyarakat bisa mengusulkan nama yang berhak menerima bantuan dan juga bisa menyanggah bila ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak,” papar Risma.

Adapun strategi ketiga adalah menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian.

Sebagai contoh, menghidupkan peran karang taruna agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud kebersamaan dalam kebhinekaan Indonesia.

“Kita hidupkan kembali dan Alhamdulillah saya bangga kepada Karang Taruna DKI mereka telah mampu mengemas paket bantuan masker dan vitamin untuk dibagikan ke seluruh nusantara,” kata Risma.

Strategi terakhir adalah mengupayakan pemberdayaan sosial, guna mendukung kemandirian ekonomi para KPM agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk penyandang disabilitas.

“Sebagai contoh di wilayah Asmat, Papua, kami ajari mereka “tangan di atas” dengan diberikan pelatihan ternak ayam, bantuan perahu, dan usaha koperasi sembako,” tutur Risma.

Baca juga: Kemensos Turunkan Tim, Bantu Anak Korban Penganiayaan Orangtua yang Pesugihan di Gowa

Sementara itu, para penyandang disabilitas diberikan bantuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas. Bantuan ini berupa kursi roda elektrik, motor roda tiga, dan tongkat penuntun adaptif.

Menariknya, kata Risma, produk bantuan yang diberikan tersebut dirakit dan dibuat oleh penyandang disabilitas.

“Bantuan sosial bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima,” pesan Risma.