Usai Gelar RDP, Komisi VIII DPR Minta Kemensos Jawab 3 Hal Ini
KOMPAS.com – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta Kementerian Sosial ( Kemensos) menjawab tiga pendapat dan pandangan pimpinan serta anggotanya dengan sungguh-sungguh.
Pertama, untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kedua, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk kesuksesan dan keberlangsungan berbagai program Kemensos.
Ketiga, mendorong berbagai upaya memajukan masyarakat prasejahtera dengan mengurangi angka stunting, memperhatikan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), gelandangan atau terlantar, serta memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH).
Baca juga: Dana Alokasi Khusus 2020 Belum Dimanfaatkan Daerah untuk Penanganan Stunting
Pernyataan itu disampaikan Komisi VIII DPR RI saat menggelar rapat dengar pendapat (RPD) dengan Kemensos Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Bogor, Rabu (9/6/2021).
Dari Kemensos, turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen), Inspektur Jenderal; Direktur Jenderal ( Dirjen) Pemberdayaan Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, serta Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S).
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, kegiatan RDP merupakan pendalaman program dan fungsi rencana kerja dan anggaran (RKA) serta rencana kerja pemerintah (RKP) Kemensos RI.
“RDP ini kelanjutan dari pertemuan dua hari lalu berisi pendalaman program-program yang disampaikan Kemensos," ujar Yandri dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (10/6/2021).
Baca juga: Mensos Risma Minta Kejagung Dampingi Seluruh Program Kemensos
Sebelumnya, RDP digelar pada Senin (7/6/2021) hingga Rabu (8/6/2021) dan menghasilkan kesimpulan besaran pagu indikatif Kemensos 2022 senilai Rp 78 triliun.
“Kami memahami besaran pagu indikatif Kemensos RI tahun 2022 Rp 78 triliun," ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mewakili Yandri Susanto.
Pertemuan itu berjalan cukup alot dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota Komisi VIII terhadap semua Dirjen, terutama saat paparan disampaikan.
“Kami memahami program-program dari Kemensos untuk kesejahteraan rakyat, sudah semestinya kami dukung,” imbuh Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) II Samsu Niang.
