Anggaran Kemensos Naik Signifikan, Mensos Ad Interim Minta Para ASN Hati-hati

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim (sementara) Muhadjir Effendy mengingatkan, para Apartur Sipil Negara (ASN) Kementerian Sosial ( Kemensos) untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas.

Hal ini disampaikan Muhadjir mengingat total anggaran Kemensos yang naik secara signifikan dalam tahun 2020.

Muhadjir menuturkan, total anggaran Kemensos pada 2020 Rp 134 triliun. Dari jumlah, ini sebanyak Rp 128,8 triliun untuk belanja Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tingkat serapan anggaran telah mencapai 96 persen.

“Saya berharap setiap pimpinan satuan kerja untuk memonitor pelaksanaan belanja bantuan sosial. Kawal terus akuntabilitas serta transparansi pengelolaan anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2020 serta kesiapan pengelolaan anggaran tahun 2021,” kata Muhadjir.

Baca juga: Korban Banjir di Medan Tidur Beralaskan Tikar, Kemensos Geser Logistik dari Palembang

Ajakan Muhadjir ini disampaikan dalam acara Workshop Virtual Antikorupsi yang digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Workshop ini digelar untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 yang jatuh setiap tanggal 9 Desember.

Selain Mensos Ad Internim, workshop ini juga menghadirkan pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan, Kemensos melalui Inspektorat Jenderal selalu mengalakkan reformasi birokrasi untuk menecegah segala tindakan atau potensi korupsi.

Baca juga: Soal OTT, Kemensos Akan Beri Akses Informasi yang Diperlukan KPK dalam Proses Hukum

“Kemensos selalu melakukan penguatan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik, pembangunan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), serta apresiasi penuh kepada pegawai dedikatif, loyal, dan berintegritas, khususnya di masa kerja selama pandemi Covid-19,” jelasnya.

Selain itu, dalam pidatonya, Muhadjir mengapresiasi kinerja Kemensos sebagai salah satu garda terdepan pelaksanaan jaring pengaman sosial (JPS) selama masa pandemi Covid-19.

"Kepada seluruh pegawai Kemensos saya berpesan untuk terus menjaga integritas selama bertugas, tidak menerima pemberian apapun sebagai bentuk gratifikasi, serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," pesannya.

Muhadjir mengatakan, hal ini sesuai visi dan misi Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia Maju dengan pengembangan karakter sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berbudi pekerti luhur, tidak korupsi, dan profesional, serta berintegritas.

Baca juga: Kawal Pengelolaan Dana Bansos Covid-19, Kemensos Mengaku Sudah Libatkan BPKP dan Penegak Hukum

Melanjutkan penjelasan Muhadjir, Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar, menjelaskan, ada 4 satuan kerja (Satker) di Lingkungan Kemensos yang memperoleh penghargaan dalam upaya penguatan pembangunan zona integritas WBK.

Beberapa prestasi tersebut, menurut penuturan Dadang, diantaranya datang dari Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani.

Satker ini mendapat penghargaan karena berkomitmen dalam pembangunan zona integerasi menuju Wilayah Bebas Korupsi atau Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Satker kedua, yakni Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) atas komitmen dalam pembangunan antigratifikasi.

“Ketiga, penghargaan diterima Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBBRSPDI) “Kartini” Temanggung sebagai Satker berprestasi dengan kategori inovasi pelayanan publik Top 15," kata Dadang Iskandar.

Kemudian yang terakhir, kata Dadang Iskandar, ada Balai Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV (BRSODHIV) “Wasana Bahagia” Ternate sebagai Satker berprestasi dengan kategori inovasi pelayanan publik Top 99,” papar Dadang.

Sebagai tambahan informasi, workshop ini juga dihadiri pejabat eselon 1 dan 2 sebanyak 60 orang, perwakilan Bank Himbara, Bulog, Perseroan Terbatas (PT) Pos Indonesia, dan 750 orang pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.