BP3S Kementerian Sosial Jajaki Kerja Sama dengan World Bank Indonesia
KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meminta Kementerian Sosial ( Kemensos) memperkuat social empowerement (pemberdayaan sosial), selain fokus dengan proteksi sosial
Permintaan Mensos itu ditujukan untuk menggencarkan kewirausahaan sosial dalam penanganan masalah kemiskinan.
Bahkan, sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Kemensos diberi target menggraduasi 1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
Oleh karena itu, kini Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (BP3S) pun bergerak cepat melalui penjajakan kerja sama dengan World Bank Indonesia.
Baca juga: BP3S Gelar Pelatihan untuk Tingkatkan Kualitas Pekerja Sosial
Menurut Sekretaris BP3S, Harapan Lumban Gaol, BP3S yang memiliki tugas dan fungsi dalam Bidang Pendidikan serta Pelatihan SDM Kesejahteraan sosial (Kesos) juga akan menyediakan diklat.
Diklat tersebut ditujukan bagi pendamping sosial seperti diklat Training of Trainer (TOT) bagi Widyaiswara dan Pendamping Sosial.
Harapan menyampaikan pernyataan itu dalam rapat bersama World Bank Indonesia terkait kewirausahawan sosial di ruang rapat lantai V gedung Kementerian Sosial RI.
“Diskusi ini dimaksudkan untuk menerima masukan, terutama dari World Bank Indonesia tentang langkah-langkah untuk menjalankan kebijakan Kewirausahaan Sosial,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2020).
Tanggapan World Bank Indonesia
Sementara itu, World Bank Indonesia diwakili Senior Economist of World Bank Indonesia Changqin Sun menyampaikan kesediaannya memberi social assistance, khususnya dalam penyiapan SDM Kesos guna mewujudkan kewirausahaan sosial.
Ia pun memahami kebutuhan Kemensos untuk membangun social entrepreneurship dan modul e-learning yang baru.
Menurut dia, perlu pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan apa yang ingin dibangun dan tujuan social entrepreneurship.
Baca juga: Memasuki 2020, BP3S Kemensos Perkuat Sinergi Kelembagaan dan SDM
“Ada dua macam KPM graduasi. Pertama, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah selesai program PKH atau tidak ada komponen bantuan sosial lagi dan KPM yang sudah meningkat kesejahteraannya,” kata Changgin.
Ia melanjutkan, perlu pendekatan yang berbeda dalam penanganan dan pendampingan untuk melakukan pelatihan kewirausahaan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan KPM.
Sementara itu, hadir dalam rapat ini, Kepala Pusat di lingkungan BP3S, antara lain Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesos, Pusat Penelitian Pengembangan Kesos, Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, serta Pusat Penyuluhan Sosial.
