Menuju Indonesia Maju, Kemensos Perkuat Program Pemberdayaan Sosial
KOMPAS.com – Menteri Sosial Juliari P Batubara melapor kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bahwa pihaknya akan berusaha meningkatkan dan memperkuat program terkait pemberdayaan sosial, di luar program yang sudah berjalan sebelumnya.
Pernyataan tersebut dilaporkan saat Juliari menerima kunjungan Muhadjir Effendy dan jajarannya di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (7/11/2019). Hadir juga dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, tiga staf ahli Menteri Sosial, Sekretaris Menko, dan para deputi.
Agenda utama dari kunjungan tersebut adalah mengoordinasikan sejumlah kebijakan penting untuk mewujudkan visi presiden yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, dan mewujudkan Indonesia maju.
Salah satu hal yang dibahas dalam kunjungan tersebut adalah dukungan data dari Kemensos untuk mewujudkan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Juliari berkata, Kemensos sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelaksanaan program tersebut.
Baca juga: Timses Jokowi Sebut Kartu Indonesia Pintar Kuliah Beda dengan Bidikmisi
“Kemensos mendapatkan data 530.000-an anak sekolah kelas XII. Nah, setelah diverifikasi, sebanyak 190.000-an siswa sudah terpadankan. Artinya sudah bisa mendapatkan bantuan KIP Kuliah,” kata Juliari, seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/11/2019).
Selain membahas bantuan pendidikan KIP Kuliah, Juliari juga melaporkan agenda Kemensos untuk berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kemendagri.
Koordinasi tersebut akan dilakukan untuk membahas pemberian bantuan sosial ( bansos) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dari data warga pra-sejahtera yang dikelola Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari 98 jutaan jiwa, terdapat 30 jutaan jiwa yang belum jelas NIK-nya.
“Ini yang kami dorong, agar Dindukcapil bisa melakukan pemadanan secara door to door. Kami ingin agar bansos kepada warga pra-sejahtera bisa tepat sasaran dengan berbasis NIK,” kata Juliari.
Kunjungan yang dilaksanakan menjelang Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Kalimantan Selatan pada Desember 2019, membuat Juliari turut mengingatkan Muhadjir Effendy untuk memperkuat komunikasi dengan presiden.
Baca juga: Anggaran Bansos Naik 4 Triliun, Kemensos Ajak Satgas SPIP Kawal Penyalurannya
“Kita memohon bantuan agar Pak Menko ikut menyampaikan kepada presiden, agar beliau berkenan hadir di acara HKSN,” kata Juliari.
Selain itu, Juliari juga meluruskan pemberitaan yang mengatakan bahwa terdapat 22 juta warga Indonesia yang kelaparan. Menurutnya, pemberitaan tersebut tidaklah benar.
“Setelah saya baca aslinya, tidak ada pernyataan soal kelaparan sebanyak 22 juta. Naskah aslinya dikatakan vulnerability dan malnutrition. Maskudnya ya kerentanan dan kurang gizi. Ada penggunaan istilah yang kurang tepat,” kata Juliari.
Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Kemensos sudah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Ini kan sudah terbukti mengurangi angka kemiskinan. Buktinya kan angka kemiskinan terus menurun sampai terakhir 9,41 persen,” kata Juliari.
