Pulihkan Papua dan Papua Barat, Kemensos Kucurkan Bantuan Rp 7,3 Miliar

KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Sosial ( Kemensos) menyalurkan bantuan Rp 7,3 miliar, untuk memulihkan kondisi di Papua dan Papua Barat pasca kerusuhan Agustus lalu.

Dari jumlah itu, Provinsi Papua akan mendapat Rp 1,210 miliar dan Provinsi Papua Barat Rp 6,090 miliar.

Menteri Sosial ( Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyerahkan bantuan itu di Jayapura, Selasa (11/09/2019) mengatakan, bantuan ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam penanganan bencana sosial.

“Pemerintah dan Kemensos punya komitmen tinggi bersama-sama dengan masyarakat melakukan upaya-upaya pemulihan pasca bencana sosial yang terjadi di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Fakfak,” kata Mensos seperti dalam keterangan tertulisnya.

Lebih terperinci, untuk Provinsi Papua bantuan Rp 1,210 miliar ditujukan kepada 242 unit usaha di Kota Jayapura masing-masing mendapat Rp 5 juta.

Baca juga: Kemensos Terjunkan Tim Validasi Penerima PKH di Papua dan Papua Barat

Kemudian unuk Provinsi Papua Barat, bantuan disalurkan kepada 31 unit usaha di Kota Sorong masing-masing sebesar Rp. 5 juta. Bantuan juga disalurkan untuk satu orang korban luka di Kota Sorong Rp 5 juta.

Di Kabupaten Manokwari bantuan diberikan kepada 165 unit usaha masing-masing mendapat Rp 5.juta. Sedangkan di Kabupaten Fak Fak bantuan disalurkan kepada 1.021 unit usaha dengan nilai Rp 5juta per unit usaha,

“Bantuan yang disampaikan tersebut berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Layanan Dukungan Psikososial,” kata Mensos.

Kepada masyarakat, Mensos menyatakan, Presiden Jokowi berharap bantuan pemerintah dapat bermanfaat meringankan beban penderitaan baik kepada korban maupun keluarga korban kerusuhan atau bencana sosial.

Baca juga: Jokowi dan Janjinya untuk Papua...

Dalam catatan Kemensos, kerusuhan yang terjadi di Papua telah membuat sejumlah warga mengungsi.

Di Papua, sebanyak 1.750 orang mengungsi di Lantamal X Jayapura, 350 orang di Pulau Kosong Jayapura, dan 200 orang di depan Pelabuhan Jayapura. Tercatat 242 tempat usaha rusak akibat kerusuhan.

Sementara itu, di Kota Sorong, total ada 7 rumah, dan 31 Unit Tempat Usaha rusak. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti pasar; rumah dewan adat, kantor dan fasilitas bank, angkutan kota, dan sebagainya.

Program penanganan konflik

Terkait kerusuhan, Agus Gumiwang menjelaskan Kemensos sendiri punya program dalam penanganan konflik.

Diantaranya melalui penguatan masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik dengan melaksanakan kegiatan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal serta Harmoni Kebangsaan.

DOK. Humas Kementerian Sosial Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (memakai topi khas Papua) menyerahkan bantuan kepada korban kerusuhan di Papua dan Papua Barat, di Jayapura, Selasa (11/09/2019)

“Sementara itu, untuk pemulihan pasca konflik dilakukan melalui bantuan layanan dukungan psikososial, dan bantuan stimulan penguatan usaha ekonomi, serta rekonsiliasi,” kata Mensos.

Baca juga: 9 Tuntutan Tokoh Papua Saat Bertemu Presiden di Istana

Tak cuma itu, Agus menjelaskan, Kemensos memastikan pula akses pada program-program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta bantuan sosial lainnya terus berjalan.

Mensos menyatakan, dalam penanganan bencana konflik sosial tak cukup hanya dilakukan pemerintah, masyarakat pun harus berpartisipasi. Hal ini harus diljalankan secara professional sistemik dan berkelanjutan.

“Ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi,” kata dia.

Mensos menekankan, mencegah dan mengurangi risiko bencana wajib menjadi bagian dari rutinitas masyarakat sehari-hari.

Baca juga: Jokowi Janji ke Papua Paling Lambat Oktober

“Setidaknya dapat diawali dengan melihat dan mempelajari fakta bencana sosial terutama konflik sosial yang rutin mengancam masyarakat menjadi korban,” ujar Mensos..

Mensos menjelaskan, bagaimana dalam kondisi masyarakat beragam kultur dan semakin terbuka, bencana sosial atau konflik akan semakin mudah terjadi.

“Cepat atau lambat, informasi negatif yang diterima secara intens diinternalisasi dan membentuk watak agresif sehingga masyarakat cenderung permisif terhadap tindak kekerasan,” katanya.