Soal Pasien PBI JKN Tak Bisa Cuci Darah, Kemensos Klarifikasi

Mikhael Gewati
Kompas.com - Sabtu, 7 September 2019
Soal Pasien PBI JKN Tak Bisa Cuci Darah, Kemensos KlarifikasiDOK.Humas Kementerian SosialKepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Mirza Pahlevi sedang menanggapi pernyataan pers Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang menyatakan pasien bernama Bariyadi (48) dari Klaten, Jawa Tengah, tidak bisa melakukan cuci darah karena kartu PBI JKN berstatus nonaktif.


KOMPAS.com - Kementerian Sosial klarifikasi pernyataan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) soal Peserta Bantuan Iuran ( PBI) Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) yang tidak mendapat layanan kesehatan karena dicoret dari kepesertaan.

Kamis (5/9/2019), KPCDI membuat pernyataan pers yang mengatakan pasien bernama Bariyadi (48) dari Klaten, Jawa Tengah, tidak bisa melakukan cuci darah karena kartu PBI JKN berstatus nonaktif.

"Setelah kami cek dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kami menemukan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DTKS dan tidak terdaftar dalam Peserta PBI JKN," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Mirza Pahlevi seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/9/2019).

Mirza menjelaskan berdasarkan penelusuran data dan informasi yang dilakukan Tim Pusdatin Kemensos bersama Tim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Bariyadi masuk sebagai Peserta PBI yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Cari Solusi Masalah BPJS Kesehatan, DPR Usul Pembentukan Pansus JKN

Saat ini, lanjut dia, dengan gerak cepat yang dilakukan Kemensos dan BPJS Kesehatan, kepesertaan PBI JKN atas nama Bariyadi sudah aktif kembali. Dengan begitu, yang bersangkutan dapat memanfaatkan layanan cuci darah sesuai jadwal dan dijamin JKN.

Sementara itu, terkait pernyataan KPCDI yang mengatakan Kemensos menonaktifan 5.227.852 orang dari daftar PBI JKN telah memakan korban, Mirza menegaskan hal ini tidaklah benar.

Ia mengatakan nama Bariyadi sebagaimana dimaksud oleh KPCDI tidak termasuk dalam data 5,2 juta PBI JKN yang pada 30 Juli 2019 telah diganti dengan peserta baru.

Seperti diketahui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 79 Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penonaktifan dan perubahan Data Peserta PBI JKN Tahun 2019 Tahap Keenam disebutkan, penggantian Peserta PBI JK di seluruh Indonesia sebanyak 5.222.852 jiwa.

"Nama Bariyadi tidak ada dalam daftar 5,2 juta peserta tersebut. Peserta yang diganti adalah yang tidak pernah mengakses layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan yang ditentukan, telah meninggal, dan data ganda," tegas dia.

PenulisMikhael Gewati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos
Kemensos
Dirjen PFM Minta Penyaluran Bansos Tunai Sesuai Prosedur Covid-19
Dirjen PFM Minta Penyaluran Bansos Tunai Sesuai Prosedur Covid-19
Kemensos
Di Semarang, Kemensos Serahkan Bansos Tunai Kepada 2.210 KPM
Di Semarang, Kemensos Serahkan Bansos Tunai Kepada 2.210 KPM
Kemensos
Mensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKI
Mensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKI
Kemensos
Blusukan Bareng Presiden, Mensos Pastikan Tak Ada Lagi Perbedaan Data Penerima Bansos dengan DKI
Blusukan Bareng Presiden, Mensos Pastikan Tak Ada Lagi Perbedaan Data Penerima Bansos dengan DKI
Kemensos
Tingkatkan Pelayanan Penyaluran BST, Mensos Minta PT Pos Tambah Loket
Tingkatkan Pelayanan Penyaluran BST, Mensos Minta PT Pos Tambah Loket
Kemensos
Salurkan Bantuan Sosial Tunai, Mensos Berharap Masyarakat Bahagia
Salurkan Bantuan Sosial Tunai, Mensos Berharap Masyarakat Bahagia
Kemensos
Kemensos Siapkan Layanan Psikososial bagi Masyarakat Terdampak Covid-19
Kemensos Siapkan Layanan Psikososial bagi Masyarakat Terdampak Covid-19
Kemensos
Warga Serang, Banten Terima Bansos Tunai untuk Pertama Kali
Warga Serang, Banten Terima Bansos Tunai untuk Pertama Kali
Kemensos
Transparansi Data Penerima Jadi Kunci Kelancaran Distribusi Bansos Covid-19
Transparansi Data Penerima Jadi Kunci Kelancaran Distribusi Bansos Covid-19
Kemensos
Keaktifan Tangsel Verifikasi DTKS, Mempermudah Kemensos Salurkan Bansos
Keaktifan Tangsel Verifikasi DTKS, Mempermudah Kemensos Salurkan Bansos
Kemensos
Terima BST Rp 600.000, Nasiroh Tak Kuasa Menahan Tangis
Terima BST Rp 600.000, Nasiroh Tak Kuasa Menahan Tangis
Kemensos
Berikan Sembako kepada Nenek Jompo, Mensos: Ini Titipan dari Presiden
Berikan Sembako kepada Nenek Jompo, Mensos: Ini Titipan dari Presiden
Kemensos
Mensos akan Bicara dengan Anies, Pastikan Data Penerima Bansos Sembako Presiden Tepat
Mensos akan Bicara dengan Anies, Pastikan Data Penerima Bansos Sembako Presiden Tepat
Kemensos
Kemensos Kawal Penyaluran Bansos untuk 1,9 Juta Keluarga Terdampak Covid-19
Kemensos Kawal Penyaluran Bansos untuk 1,9 Juta Keluarga Terdampak Covid-19
Kemensos