JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin (PFM) menggelar diskusi bersama pihak yang tergabung dalam Program Terpadu untuk memutakhirkan Basis Data Terpadu (BDT).
Sesditjen PFM Kemensos M.O Royani menyebutkan, hingga saat ini masih ditemukan warga yang dianggap layak mendapatkan bantuan, namun tidak masuk ke dalam daftar BDT. Padahal, BDT menjadi salah satu syarat warga mendapatkan bantuan.
"Jika belum masuk, segera bisa dilakukan pendaftaran melalui mekanisme Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu (MPM-BDT) dengan berkoordiansi bersama perangkat desa sampai kabupaten kota," kata Royani dalam keterangan tertulis, Jumat (27/7/2018).
Royani berharap pihak yang tergabung dalam Program Peduli memiliki langkah strategis dalam upaya pengintegrasian BDT. Dengan demikian, pembagian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah tepat sasaran.
Baca juga: Tekan Angka Kemiskinan, Kemensos Evaluasi Bansos Rastra dan BPNT
"Baik di tingkat nasional maupun regional atau lokal, terkait dengan proses pengintegrasian database warga marginal dampingan Program Peduli ke dalam BDT Kementerian Sosial," ujar dia.
Diharapkan melalui diskusi tersebut dapat diidentifikasi pelaku BDT di tingkat lokal dan nasional, tahapan kerja yang perlu dilakukan dalam proses pengintegrasian, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta kapasitas yang dibutuhkan oleh mitra Program Peduli.
Turut hadir pada acara diskusi tersebut Sekretaris Ditjen PFM, TNP2K, TKPD daerah Istewa Yogya Karta , TKPD Kabupateb Kulon Progo, Idea dan Program Peduli (Yakkum, Satunama, Sigab, Lkis, dan The Asia Foundation).