Tak Cepat Puas, Kemensos Terus Kikis Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial terus berupaya menggerus angka kemiskinan Tanah Air. Langkah percepatan pun disiapkan.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin per Maret 2018 mencapai 9,82 persen. Jumlah itu menurun 0,3 persen dibandingkan September 2017 yang sebesar 10,12 persen.

Jika ditilik lebih jauh, satu digit angka kemiskinan tersebut adalah capaian terbaik pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Tak hanya angka kemiskinan yang berkurang, rasio gini atau ketimpangan antara penduduk kota dan desa juga terus menyusut.

Pada Maret 2018 rasio gini adalah sebesar 0,389 atau lebih rendah daripada periode Maret 2015 yang sebesar 0,408.

"Meskipun angka kemiskinan sudah di level satu digit, kami akan terus bekerja keras menurunkan persentasenya," ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial Andi ZA Dulung menjawab pertanyaan Kompas.com, Jumat (20/7/2018).

Menurut Andi, pihaknya memiliki sejumlah jurus dalam memberantas kemiskinan Tanah Air. Proses awalnya dimulai dengan perbaikan data kemiskinan.

Sejak 2016 lalu Kementerian Sosial gencar mendata penduduk miskin di seluruh Indonesia. Dalam pemutahiran data tersebut, Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

"Dengan begitu, bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran sehingga mempercepat turunnya kemiskinan," ucap Andi.

Setelah data aktual, bantuan sosial pun digenjot. Misalnya, beras sejahtera (rastra). Saat ini, sebanyak 15,5 juta keluarga miskin menerima bantuan sosial itu.

Data menunjukkan, penyaluran rastra pada Januari 2018 mencapai 99,65 persen dari alokasi pemerintah, kemudian Februari sebesar 99,66 persen, dan Maret sebesar 99,62 persen.

Tak berhenti di rastra, Program Keluarga Harapan (PKH) juga terus bergulir. Terkini, sebanyak 10 juta keluarga sudah menjadi peserta program itu.

"Mulai 2017 peserta PKH juga mendapatkan rastra. Faktor ini kian mempercepat turunnya angka kemiskinan. Puncaknya terlihat pada September 2017, angka kemiskinan turun hingga 0,5 persen," tutur Andi.

Pemberdayaan ekonomi

Kementerian Sosial tak ingin masyarakat miskin selamanya hidup dengan bantuan sosial. Diperlukan adanya pemberdayaan sehingga derajat hidup terangkat.

"Kami aktif pula memberdayakan para penerima bantuan sosial. Kuncinya adalah mengubah pola pikir menjadi lebih maju," sambung Andi.

Sebagai contoh, hadirnya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui program itu, masyarakat diberdayakan agar mampu mendapatkan penghasilan secara mandiri.

Pemberdayaannya pun disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, baik di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan pesisir.

Bila domisili warganya di pedesaan, ungkap Andi, masyarakat diarahkan untuk bercocok tanam, misalnya. Kalau di daerah perkotaan, masyarakat bisa diberdayakan menjadi wirausaha.

"Harapannya tentu mereka (masyarakat miskin) tak melulu bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi bisa mendapat penghasilan secara berkelanjutan," kata Andi.

Dengan sejumlah program di atas, Andi berharap angka kemiskinan dapat turun menjadi 9 persen pada akhir 2018 atau bahkan menjadi 7-8 persen pada 2019 mendatang.