Tingkat Kemiskinan Penduduk Indonesia Menurun, Ada Apa di Balik Itu?

 

KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan catatan bahwa tingkat kemiskinan  penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 persen.

Jumlah tersebut dikatakan sebagai yang terendah sejak era krisis moneter (krismon) pada 1998. Kala itu, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 24,2 persen.

"Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998," ujar Kepala BPS Suhariyanto seperti dalam rilis yang diterima Kompas.com pada Senin (16/7/2018).

Meskipun demikian, kata dia, pada dasarnya penurunan jumlah penduduk dalam catatan itu tidak yang paling tinggi. BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018 dari sebelumnya sebanyak 26,58 juta orang pada September 2017.

Namun, penurunan periode Maret 2017 sampai September 2017 pernah lebih tinggi dari Maret 2018, yaitu mencapai 1,2 juta orang.

Menurut dia, penurunan penduduk miskin terjadi karena penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah meningkat 87,6 persen pada kuartal I 2018 dari sebelumnya kuartal I 2017.

Alasan di balik penurunan tingkat kemiskinan penduduk yang kedua adalah terjadinya peningkatan penyaluran program beras sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018.

Berdasarkan data BPS yang dihimpun dari berbagai sumber, tercatat bahwa realisasi distribusi rastra Januari sebanyak 99,65 persen dari alokasi pemerintah. Kemudian, Februari mencapai 99,66 persen, dan Maret mencapai 99,62 persen.

Faktor tersebut, katanya, membuat berbagai tekanan pemicu kemiskinan, seperti inflasi dan tingginya pengeluaran bisa dikompensasi.

Inflasi periode September 2017 sampai Maret 2018 mencapai 1,92 persen dan rata-rata pengeluaran per kapita untuk rumah tangga di bawah 40 persen lapisan terbawah tumbuh 3,06 persen.

Kendati demikian, ke depannya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Di antaranya, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) atau upah buruh dan menjaga inflasi bahan pangan.

"Kenaikan harga beras yang cukup tinggi mencapai 8,57 persen mengakibatkan penurunan kemiskinan menjadi tidak secepat periode sebelumnya," katanya.

Sebagai gambaran, inflasi bahan pangan untuk beras mencapai 8,57 persen, telur ayam ras 2,81 persen, daging ayam 4,87 persen, cabai rawit 49,91 persen, dan cabai merah 53,87 persen.

Di samping itu, untuk gula pasir harganya turun 4,19 persen, minyak goreng minus 0,6 persen, dan daging sapi minus 0,37 persen.

Secara wilayah, tingkat kemiskinan terbanyak di Pulau Jawa mencapai 13,94 juta, Sumatera 5,98 juta, Sulawesi 2,06 juta, Bali dan Nusa Tenggara 2,05 juta, Maluku-Papua 1,53 juta, dan Kalimantan 980 ribu.

"Ini yang perlu diperhatikan agar tingkat kemiskinan bisa turun merata di semua wilayah," ujar dia.