Mensos Bakar Semangat Ratusan Pendamping Sosial
Menteri Sosial, Idrus Marham, membuka Pemantapan Pendamping Sosial Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara Tahun 2018, di Ancol, Jakarta, yang dibuka Rabu (9/5/2018) malam.
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satunya caranya dengan memaksimalkan peran pendamping sosial.
Terkait hal itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan pergelaran Pemantapan Pendamping Sosial Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara Tahun 2018, di Ancol, Jakarta, yang dibuka Rabu (9/5/2018) malam.
Sebanyak 487 pendamping sosial dari 54 kabupaten se-Indonesia hadir dalam program pemantapan yang berlangsung hingga Minggu (13/5/2018) tersebut.
Mereka kelak akan mengawal 24.320 penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE).
(Baca: Tim Transisi: Subsidi BBM Ditekan, BLSM Diganti ke Usaha Produktif)
Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, pendamping sosial adalah garda penting dalam memerangi kemiskinan Tanah Air.
"Saudara semua adalah orang-orang luar biasa. Ketika memulai pekerjaan maupun perjuangan tanpa suatu tantangan adalah awal dari kegagalan. Cobalah renungkan hal itu," ujar Idrus penuh semangat saat memberi kata sambutan acara tersebut.
Idrus mengatakan, saat dirinya memulai tugas sebagai Menteri Sosial, ia melihat amanah tersebut sebagai kesempatan emas memberi sumbangsih bagi rakyat Indonesia.
Meskipun, dalam prosesnya acap kali menemui tantangan-tantangan yang ada.
Sebagai contoh, ia mesti menghadapi kejadian luar biasa di Asmat, Papua, hanya beberapa saat setelah menjabat Menteri Sosial.
(Baca: Mensos: Bagaimana Kita Bicara Papua Kalau Tak Pernah ke Papua?)
"Akan tetapi, saya melihatnya sebagai peluang untuk membuktikan kreativitas dalam menuntaskan suatu masalah. Kondisi itulah yang saya harapkan juga ada pada diri Anda, hadir di tengah masyarakat untuk memberi solusi," paparnya.
Pendamping sosial, lanjut Idrus, mesti menularkan optimisme bagi masyarakat. Utamanya, bagi warga di daerah pesisir, pulau-pulau kecil, maupun perbatasan negara.
"Di daerah mana pun Anda ditugaskan, pastikan capai target. Angkatlah status mereka (warga) dari fakir miskin menjadi orang berdaya," sambungnya disambut tepuk tangan hadirin.
Kementerian Sosial menggelar Pemantapan Pendamping Sosial Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara Tahun 2018, di Ancol, Jakarta, yang dibuka Rabu (9/5/2018) malam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan kian terlihat.
Pada September 2017, angka kemiskinan sebesar 26,58 juta jiwa atau 10,12 persen dari total populasi. Jumlah penduduk miskin berkurang 1,18 juta jiwa bila dibandingkan angka per September 2016.
(Baca: Bappenas Penurunan Angka Kemiskinan 2017 Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir)
Jumlah 1,18 juta jiwa tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintah. Angka itu mencapai dua kali lipat dari pengurangan jumlah penduduk miskin per tahunnya yang rata-rata sebesar 500.000 jiwa.
Pemerintah pun bertekad menjaga momentum percepatan itu. Targetnya, angka kemiskinan tahun ini di bawah 10 persen.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung menambahkan, dalam mengurangi kemiskinan, wilayah pinggiran adalah prioritas pemerintah.
Karena itulah, pihaknya berupaya terus melatih pendamping sosial sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan bagi masyarakat di mana mereka bertugas.
