Kemensos Prioritaskan Pemberdayaan SDM
Rapat Koordinasi Pembangunan SDM, Lembaga dan Program Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial Tahun 2018, di Hotel Rich Yogyakarta, Minggu (5/6/2018).
KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) akan memprioritaskan program pemberdayaan sumber daya manusia daripada program yang hanya berorientasi amal (charity).
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kemensos, Harry Z. Soeratin, saat Rapat Koordinasi Pembangunan SDM, Lembaga dan Program Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial 2018, di Yogyakarta, Minggu (5/6/2018).
Selama ini, cara pandang masyarakat lebih berorientasi pada amal. Ke depan, Kemensos bakal lebih memberdayakan SDM.
"Ini menjadi tantangan untuk mengubah cara pandang itu," kata Harry.
(Baca: Kemensos Jemput Bola Atasi Persoalan Keluarga)
Menurut dia, salah satu yang paling utama ialah pendamping lapangan harus memiliki pengetahuan dan dukungan dari berbagi pihak untuk mewujudkan program Kemensos.
Salah satu yang akan dilakukan adalah dengan membuat startup sosial untuk mencitakan sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneuship.
"Ini untuk menjawab tantangan sosial entrepeneur itu sendiri," ujarnya.
Kemensos melakukan gerak cepat untuk mewujudkan program dan pemberdayaan SDM masyarakat.
Rapat Koordinasi Pembangunan SDM, Lembaga dan Program Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial Tahun 2018, di Hotel Rich Yogyakarta, Minggu (5/6/2018)."Ada 32.000 yang harus diselesaikan pada tahun depan," katanya.
Dalam percepatan itu, Harry mengaku telah mendapatkan dukungan anggaran yang setiap tahun mengalami kenaikan.
Tahun depan, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 50 triliun.
"Kita bergerak sangat cepat, sesuai anggaran kami yang naik cepat dari Rp 12 triliun menjadi Rp 16 triliun, sekarang melompat Rp 41,2 triliun dan tahun depan ada Rp 50 triliun," katanya.
Rapat Koordinasi Pembangunan SDM, Lembaga dan Program Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial Tahun 2018, di Hotel Rich Yogyakarta, Minggu (5/6/2018).Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Tahir, mengatakan, berapa pun dana yang dibutuhkan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan akan diberikan.
Syaratnya, Ali melanjutkan, anggaran program yang diminta rasional, obyektif, proporsional, dan solutif dalam mengatasi kemiskinan bangsa ini.
"Berapa pun kita kasih," katanya.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan program-program pemberdayaan masyarakat dinilai lebih berguna karena mampu menciptakan seorang sosial entrepreneur.
"Pemberdayaan masyarakat itu perlu," katanya.
