Peringati HBP, Sekjen Kemenkumham Paparkan Transformasi Pemasyarakatan

KOMPAS.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) yang jatuh pada 27 April.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto mengatakan, momentum peringatan HBP ke-59 tahun 2023 bukan seremonial belaka, tetapi dijadikan sebagai upaya evaluasi dan perbaikan pelayanan pemasyarakatan.

"Jangan menjalankan seremonial dan perayaan saja. Teguhkan komitmen dan konsistensi segenap insan Pemasyarakatan dalam mewujudkan transformasi pemasyarakatan yang semakin pasti dan berakhlak untuk Indonesia maju," katanya, Kamis (27/04/2023).

Pada kesempatan itu, Andap turut menjelaskan konsep pemasyarakatan yang mengalami perubahan sejak pertama kali diperkenalkan hingga saat ini.

Sistem pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan Menteri Kehakiman Sahardjo pada 5 Juli 1963. Sistem pemasyarakatan digambarkan sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana.

Baca juga: Ahli: UU Pemasyarakatan Harus Ditekankan pada Fungsi Lapas sebagai Lembaga Pembinaan

Konsep tersebut kemudian disahkan dalam konferensi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada 27 April sampai 7 Mei 1964 di Lembang Bandung.

"Pertama kali dikenalkan, Menteri Kehakiman mencetuskan ide pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dalam perjalanannya, istilah kepenjaraan berubah menjadi pemasyarakatan dengan tujuan mencapai reintegrasi sosial dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Konsep tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

"Pada masa ini pemasyarakatan memandang WBP sebagai manusia seutuhnya. WBP diberikan pembinaan khusus seperti keterampilan, pembentukan akhlak, dan penguatan mental," jelasnya.

Baca juga: UU Pemasyarakatan, Napi Tak Boleh Disiksa, Mental Health Harus Terjaga

Selanjutnya, transformasi pemasyarakatan berlanjut melalui UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan UU Nomor 12 tahun 1995.

UU Nomor 22 Tahun 2022 secara mendasar memperbaiki pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Andap menjelaskan, UU Pemasyarakatan yang baru telah membawa paradigma hukum pidana modern. Dalam hal ini, pemberian pidana bukan lagi untuk balas dendam.

"Transformasi pemasyarakatan sejalan dengan paradigma hukum pidana modern, yakni keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif," terangnya.

Baca juga: Inspektorat Kemenkumham Periksa Sumber Harta Sipir Lapas Lampung yang Pamer Harta di Medsos