Raker Perdana Bersama Komisi XIII DPR RI, Supratman Bahas Fokus Kerja Kementerian Hukum

KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di ruang rapat Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2024). 

Raker tersebut merupakan rapat perdana Menteri Hukum bersama DPR sejak pembentukan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam raker itu, Supratman dan anggota Komisi III membahas fokus kerja Kementerian Hukum pascapemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham) menjadi tiga kementerian.

Supratman menyampaikan, saat ini Kemenkumham sedang berada dalam masa transisi pemisahan tiga kementerian. Tim transisi Kemenkumham menargetkan penyelesaian kelembagaan pada Juni 2025.

Selain itu, pihaknya tengah fokus membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Upaya itu dimulai sejak perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pembangunan sistem merit sebagai dasar pengembangan karir pegawai yang adil dan sesuai kompetensi.

Baca juga: Kantor Kemenko Kumham, Kementerian Hukum dan Kementerian Impas Bakal Ada di Satu Area

“Memastikan rekrutmen CPNS yang saat ini sedang berlangsung dengan lancar, karena merupakan bagian awal penentuan kualitas SDM. Kualitas SDM menentukan keberhasilan organisasi,” ujarnya dalam siaran pers.

Supratman menjelaskan, di bidang regulasi, Kementerian Hukum berfokus melakukan reviu terhadap seluruh peraturan perundang-undangan agar selaras mendukung Indonesia Emas 2045.

“Kementerian Hukum melakukan reviu terhadap seluruh Undang-undang (UU), peraturan pemerintah, agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII Al Muzzammil Yusuf meminta Kementerian Hukum memperhatikan aspek meaningful participation dalam pembentukan UU.

Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Kementerian Hukum Bakal Atur Grasi, Abolisi, Amnesti, dan Kewarganegaraan

Anggota komisi XIII lainnya, Ali Mazi, menginginkan peningkatan fungsi pembinaan hukum nasional. Menurutnya, pembinaan hukum nasional memberikan dampak positif sejak 1990-an.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, turut hadir dan menyampaikan pandangan dalam raker itu. 

Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu berharap, penempatan pegawai-pegawai yang berintegritas dan memiliki pengetahuan luas pada setiap satuan kerja Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI).

“Kami menitipkan orang-orang yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kedalaman pengetahuan. Jika orang tidak mempunyai integritas maka akan menimbulkan persoalan besar,” ujar Yasonna.

Menanggapi masukan dari anggota Komisi XIII DPR, Supratman memastikan bahwa Kementerian Hukum akan meneruskan kinerja baik yang telah diwariskan menteri-menteri sebelumnya. 

Salah satu warisan yang akan dilanjutkan adalah penyatuan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia. 

“Semua yang baik pasti kami lanjutkan, termasuk keberadaan Politeknik Pengayoman Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum di Bawah Supratman Andi Agtas

Ia menjelaskan, tim Kementerian Hukum sedang menyiapkan naskah akademik untuk menambahkan program studi (prodi) baru, di antaranya terkait peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, bahkan HAM.

Supratman menambahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah menyetujui penyatuan Politeknik berada dalam satu atap di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. 

“BPSDM sedang menyiapkan naskah akademik untuk menyiapkan prodi yang baru,” jelasnya.