KOMPAS.com – Saat ini Indonesia masih bergulat dengan tantangan besar di sektor transportasi jalan, yakni over dimension and over load ( ODOL).
Kendaraan dengan kelebihan dimensi dan muatan bukan hanya merugikan negara karena merusak infrastruktur jalan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Djarot Tri Wardhono menyatakan, saat ini pemerintah tengah menggalakan program nasional Zero ODOL.
Dia menegaskan, program tersebut bukan sekadar penegakan aturan teknis, melainkan upaya kolektif untuk menjaga keselamatan, efisiensi logistik, dan keberlanjutan infrastruktur transportasi nasional.
“Oleh karena itu, perubahan paradigma dan perilaku di lapangan menjadi kunci keberhasilan program ini,” ungkap Djarot dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (22/8/2025).
Baca juga: Lawan Pungli dan ODOL, Kemenhub Terapkan Pengawasan Elektronik
Djarot mengatakan itu dalam pembukaan Training of Trainer (ToT) Pengemudi Angkutan Barang Umum Berkeselamatan Angkatan I dan II yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan di kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD Bekasi, Rabu (06/8/2025).
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Bambang Siswoyo menyampaikan, kegiatan ToT pengemudi angkutan barang umum berkeselamatan bertujuan mencetak pengemudi senior dan pengawas lapangan yang tersertifikasi.
“Tidak hanya mampu berkendara dengan aman, tetapi juga mampu mentransfer pengetahuan dan budaya keselamatan kepada rekan-rekan sejawat di perusahaan, asosiasi, atau industrinya masing-masing,” jelasnya.
Adapun diklat berbobot 30 jam pelajaran itu terdiri dari peraturan perundang-undangan, pre-trip inspection, safety and defensive driving, tata cara muat angkutan barang, Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP) Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP), Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RPMP), Rencana Pembelajaran (RP), metode, evaluasi, dan strategi pembelajaran, serta microteaching.
Baca juga: Kemenhub Targetkan Zero ODOL Bisa Diterapkan 2027
Diklat tersebut berlangsung selama tiga hari, pada 6-8 Agustus 2025, dan dilanjutkan dengan sertifikasi uji kompetensi pada 9 Agustus 2025.
Pengujian itu dilakukan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dengan diikuti peserta sebanyak 60 orang dari dari asosiasi, industri, dan perusahaan angkutan barang.
Sementara itu, para tenaga pengajar berasal dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dosen Perguruan Tinggi di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Balai Besar pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker.