Izin Usaha BUMDesa Terganjal Beleid, Gus Halim Temui Menteri LHK Siti Nurbaya

KOMPAS.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar menyambangi kantor Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), Senin (8/7/2024). 

Kedatangan menteri yang akrab disapa Gus Halim itu untuk bertemu Menteri LHK Siti Nurbaya guna membahas sejumlah hal terkait Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa).

Dalam pertemuan itu, Gus Halim mendiskusikan kejelasan soal BUMDesa agar bisa masuk dalam kategori pelaku usaha sesuai beleid yang diterbitkan Kementerian LHK.

Beleid yang dimaksud di antaranya Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 95 Ayat 2 yang belum mengakomodasi BUMDesa masuk sebagai pelaku usaha perizinan berusaha peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL).

Kemudian, Pasal 57 Ayat 1 yang menyebutkan, perizinan berusaha penangkaran jenis TSL diberikan berdasarkan permohonan pelaku usaha yang bergerak di bidang pemanfaatan jenis TSL dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan persyaratan dasar perizinan berusaha yang diterbitkan lembaga Online Single Submission (OSS).

Baca juga: Menteri Desa PDTT Dukung Pembentukan PT LKM Artha Desa di Malang

Lalu,  Pasal 57 Ayat 2 menyebutkan, pelaku usaha terdiri atas orang perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, persekutuan komanditer, badan usaha milik desa dan koperasi.

"BUMDesa Bersama Singosari telah dapatkan Sertifikat Standar Nomor: 01022300028130001 tentang Perizinan Berusaha Penangkaran Jenis TSL dari Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri LHK," katanya dalam siaran pers, Senin (8/7/2024). 

Namun, pada Pasal 95 tidak menyebutkan bahwa BUMDesa merupakan salah satu pelaku usaha peredaran jenis TSL. Sebab, hanya ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perseroan terbatas, dan koperasi.

Beleid itu membuat BUMDesa Bersama Singosari tidak bisa melakukan ekspor anggrek meski permintaan ekspor cukup tinggi.

Begitu pula Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang membuat BUMDesa belum mendapatkan izin mengelola perhutanan sosial sesuai Pasal 6 dan 7.

Baca juga: Kemendesa PDTT dan IFAD Sepakat Lanjutkan Program Pendampingan di Wilayah Timur Indonesia

"Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon perlu diperjelas apakah BUMDesa dapat digolongkan ke dalam pelaku usaha (Pasal 3 ayat (1) huruf (c) dalam penyelenggaraan Nilai Ekonom Karbon," kata Doktor Kehormatan Universitas Negeri Yogyakarta itu.

Gus Halim bersyukur Menteri Siti Nurbaya menyambut positif pengajuannya agar BUMDesa Bersama diberikan kesempatan untuk menjadi pelaku usaha pemanfaatan jenis TSL dan mengelola perhutanan sosial.

"Menteri LHK merespons positif semuanya. Semoga ini jadi awal baik bagi BUMDesa untuk bisa ekspor anggrek yang memang permintaan pasar cukup tinggi," kata profesor kehormatan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.

Gus Halim dan Siti Nurbaya akan menindaklanjuti pertemuan itu dengan pertemuan lanjutan untuk membahas lebih detail soal usulan yang diajukan Kemendesa PDTT.

Turut hadir mendampingi Gus Halim, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, Kepala Badan Pengembangan Informasi (BPI) Ivanovich Agusta, pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendesa PDTT dan pengelola BUMDesa Bersama LKD Singosari Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Baca juga: Optimalisasi Kinerja dan Segarkan Posisi, Gus Halim Lantik Pimpinan Tinggi Pratama di Kemendesa PDTT