TPP Dinilai Punya Andil Besar dalam Kesuksesan Pembangunan Desa

KOMPAS.com- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan desa mengalami peningkatan signifikan selama 2014-2023.

Hal itu dibuktikan dengan bertambahnya desa mandiri, dari semula 174 desa pada 2014 menjadi 11.456 desa pada 2023.

Pembangunan di desa dinilai sukses berkat akurasi data, monitoring, dan implementasi yang disampaikan oleh para tenaga pendamping profesional (TPP).

Hal itu disampaikan Abdul dalam acara Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Graha Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Minggu (12/11/2023).

"Para TPP berperan dalam menentukan implementasi dari setiap kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendesa PDTT," kata pria yang akrab disapa Gus Halim dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (13/11/2023).

Gus Halim menjelaskan, ke depannya, peran strategi pendamping desa akan semakin besar dan luas. Hal ini sejalan dengan pembangunan industri ekonomi lokal yang semakin pesat dan berdampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Baca juga: Kemendes PDTT Akan Lakukan Reformasi Keuangan pada Sistem Birokrasi

Berdasarkan rumusan anggaran pendapatan dan belanja desa 2023, rata-rata jumlah kegiatan pembangunan di desa sangat tertinggal hanya 18 jenis. Sementara pada desa mandiri, rata-rata pembangunan desa mencapai 39 jenis.

"Hal ini menunjukan bahwa peran TPP sangat dibutuhkan, sejalan dengan peningkatan status pembangunan desa. Mari kita bersamai penguatan peran para pendamping desa, ing madyo mangun karso," tutur Gus Halim.

Gus Halim menambahkan, pihaknya terus melalukan percepatan pengembangan transmigrasi berbasis kawasan dalam suatu kesatuan sistem yang utuh. Pengembangan ini memerlukan peran badan usaha untuk membangun kawasan, terutama sistem kelistrikan.

Lebih lanjut, pembangunan tersebut diyakini bermanfaat pada perekonomian setempat, seperti sektor peternakan, perikanan, maupun pertanian.

Adapun pembangunan yang akan dilakukan, yakni fasilitas pendinginan, pengolahan hasil pertanian, dan telekomunikasi.

Baca juga: Kemendes PDTT Diminta Gaet Investasi dan Tak Andalkan APBN untuk Kembangkan Kawasan Transmigrasi

Sebagai informasi, saat ini terdapat 7 kawasan transmigrasi yang masuk dalam kategori berdaya saing, 12 kawasan dengan kategori berkembang, dan 33 kawasan lainnya dengan kategori mandiri.

"Indonesia memiliki 152 kawasan transmigrasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan target revitalisasi pada 52 kawasan. Selain itu, rata-rata nilai indeks kawasan transmigrasi juga telah meningkat, yakni dari 48,74 persen poin menjadi 57,50 persen poin," jelas Gus Halim.

Sebagai informasi, dalam kegiatan itu, hadir ribuan tenaga pendamping (TP) dan pendamping lokal desa (PLD) dari sejumlah kabupaten di Jatim, di antaranya Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Bondowoso, Sidoarjo, Madiun, Magetan, dan Ngawi.

Selain itu, hadir pula Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendesa PDTT Luthfiyah Nurlaela dan Sekretaris BPSDM Kemendesa PDTT Asnawi Sabil.

Baca juga: Sosok Alfian, Alumnus Disabilitas Unair yang Jadi ASN di Kemendes PDTT