Gus Halim: Kades Kunci Keberhasilan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memberikan arahan dalam Workshop Replikasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2B di Jakarta, Senin (6/11/2023). Kegiatan yang diikuti para Kepala Dinas PMD, Kepala Desa, Pendamping Desa ini berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan sistem akuntabilitas sosial.KOMPAS.com- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan seluruh kepala desa (kades) untuk mempercepat pembangunan melalui metode replikasi, yakni menerapkan keberhasilan pembangunan sebuah desa di desa lainnya.
Pria yang akrab disapa Gus Halim itu mengatakan, modifikasi perlu dilakukan guna menyesuaikan karakteristik geografis dan budaya sebuah desa.
"Modifikasi dilakukan agar implementasinya tidak terkesan menjiplak. Sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi objektif masing-masing," kata katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (7/11/2023).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Halim dalam Workshop Replikasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Baca juga: Kemendes PDDT Dorong Percepatan Digital di Daerah Tertinggal
Gus Halim mengaku, setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga keberhasilan desa tidak semata-mata direplikasi ke desa lainnya.
Oleh karena itu, Gus Halim menekankan seluruh kades untuk menjadi kunci atas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi amati, tiru, dan modifikasi (ATM) yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.
Menurutnya, kades merupakan figur yang dipercaya mampu membangun desa karena mereka telah diseleksi melalui proses yang panjang. Kades juga berwenang untuk melakukan pembangunan di desa.
"Kades adalah kunci dari keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan desa. Hal ini sudah dibuktikan dengan kinerja kades yang bagus mampu menciptakan desa yang lebih maju," tutur Gus Halim.
Baca juga: Kemendes PDTT Akan Lakukan Reformasi Keuangan pada Sistem Birokrasi
Sebagai informasi, Workshop tersebut terdiri dari sub-komponen 2B yang fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan sistem akuntabilitas sosial.
Acara ini digelar secara hybrid dan dihadiri oleh 774 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas (Kadin) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kades, dan pendamping desa.
