Di Forum PBB, Indonesia Serukan Mitigasi Bencana dan Pembiayaan Berkelanjutan untuk Negara Kepulauan

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendesa PDTT) Ivanovich Agusta menyerukan solidaritas terhadap negara- negara kepulauan yang sedang berkembang atas risiko pembangunan yang tinggi.

Hal tersebut dikatakan Ivanovich Agusta saat menyampaikan pesan Indonesia dalam sesi lintas negara Small Islands Developing States ( SIDS) di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB), New York, Amerika Serikat (AS), Selasa, (11/7/2023) waktu setempat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023 yang berlangsung pada 10-20 Juli 2023.

Ivanovich menjelaskan, SIDS terus menghadapi tantangan signifikan dalam memperkuat resiliensi terhadap guncangan, seperti sumber daya keuangan yang terbatas dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi eksternal.

"Selebihnya, muncul kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Kemendesa PDTT Sebut Butuh Aksi Global Lintas Negara untuk Capai Target SDGs 2030

Oleh karenanya, kata dia, pokok solidaritas tertuju untuk mitigasi bencana, mobilisasi pembiayaan global, dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Ivanovich menyebutkan, Indonesia memandang aksi kolektif menjadi kunci yang harus dilakukan masyarakat internasional guna mendukung SIDS.

Beberapa aksi kolektif yang bisa dilakukan, salah satunya adalah meningkatkan kemitraan untuk membangun ketahanan SIDS terhadap bencana alam. 

Kerja sama itu membutuhkan investasi pada sistem peringatan dini dan meningkatkan infrastruktur untuk menghadapi cuaca ekstrem.

Ivanovich mengatakan, masyarakat global juga perlu menyediakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas guna merespons dan memulihkan bencana.

Baca juga: Kemendesa PDTT Sukses Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut

“Masyarakat global juga harus mendukung SIDS dalam mengakses dan mobilisasi pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan,” terangnya. 

Hal itu, kata dia, mencakup pembiayaan lunak serta memfasilitasi kemitraan publik-swasta untuk investasi di sektor-sektor utama.

Selain itu, lanjut Ivanovich, masyarakat global juga butuh program Peningkatan Kapasitas dan Inisiatif Berbagi Pengetahuan Guna Memberdayakan SIDS.

Aksi tersebut diarahkan untuk mengembangkan solusi berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama negara-negara Utara-Selatan dan Selatan-Selatan.

"Selama bertahun-tahun, Indonesia telah bekerja sama dengan SIDS. Melalui Forum Negara Pulau dan Kepulauan, misalnya, kami berkolaborasi menggalang ekonomi biru dan tata kelola maritim yang baik. Ini menjadi solusi pembangunan dalam mengatasi perubahan iklim dan sampah plastik laut," katanya.

Baca juga: Kemendes PDTT Akan Lakukan Reformasi Keuangan pada Sistem Birokrasi

Adapun sesi lintas negara tersebut dihadiri delegasi dari 196 negara. Pada kesempatan ini, Indonesia memamerkan hasil-hasil SDGs tingkat nasional sampai desa, serta menyajikan seminar bertajuk “Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs”.

KTT SDGs 2023

Lebih lanjut, Ivanovich mengatakan, berbagai persiapan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sustainable Development Goals (SDGs) dapat memberikan momentum guna meningkatkan solidaritas dan kerja sama global, termasuk untuk mendukung SIDS.

KTT yang akan digelar pada September 2023 itu diharapkan berkontribusi dalam menetapkan agenda Konferensi Internasional 2024 tentang SIDS. 

Konferensi itu akan menyoroti area prioritas dan tantangan yang muncul serta berfokus pada masalah SIDS yang paling mendesak.

Konferensi SIDS juga harus mengidentifikasi solusi yang dapat ditindaklanjuti semua negara pulau dan kepulauan.

Baca juga: Pamerkan SDGs Desa di Kantor Pusat PBB, Menteri Desa PDTT Siap Cari Mitra Internasional

Lebih jauh lagi, KTT SDG juga harus memfasilitasi kemitraan untuk mendukung pembangunan SIDS yang berkelanjutan. 

KTT itu dijalankan dengan menghadirkan partisipasi beragam pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, maupun sektor swasta.

“Indonesia berharap dapat bekerja sama dengan SIDS dan komunitas internasional untuk memajukan agenda pembangunan kami,” jelas Ivanovich.