KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menginisiasi forum pelokalan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan penekanan khusus pada faktor pendukung inovasi dan digitalisasi.
Hal tersebut, kata menteri yang akrab disapa Gus Halim, akan dilakukan dalam forum side event High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) yang berlangsung dari 10-19 Juli 2023, di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS)
“Satu negara hanya diperkenankan membuat satu side event di kantor pusat PBB.
Indonesia menyepakati Kementerian Desa (Kemendes) PDTT sebagai co-host forum ini”, ujar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dalam siaran persnya, Sabtu (17/6/2023).
Gus Halim menerangkan bahwa Indonesia dikenal melokalkan SDGs sangat detil, mulai dari tingkat global menuju tingkat nasional, lalu ke tingkat desa atau yang disebut SDGs Desa.
"Bertambah menarik, karena SDGs Desa menjangkau 71 persen atau 214 juta warga negara yang tinggal di desa. SDGs Desa juga mudah dilaksanakan, karena didorong pemerintah desa yang mencakup 91 persen wilayah pemerintahan yang langsung berhubungan dengan warga," ujarnya.
Baca juga: Mengenal 18 Tujuan SDGs Desa
Pada event tersebut, Kemendesa PDTT akan hendak menunjukkan penerapan SDGs Desa yang ditunjukkan dengan pendataan dan perencanaan pembangunan desa berbasis data SDGs Desa.
Tidak hanya itum Kemendesa PDTT juga akan menunjukkan hasil-hasil pembangunan desa yang jika dikalkulasi mencapai 84 persen capaian nasional.
"Secara khusus juga ditunjukkan peran perempuan di desa-desa, bahkan di desa terpencil di Nusa Tenggara Barat (NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT)," kata Gus Halim.
Sebagai informasi, pertemuan global tingkat menteri ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti dan meninjau perkembangan implementasi agenda tahun 2030 perihal Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Global.
Adapun tema yang diusung pada 2023 berupa Percepatan Pemulihan dari Pandemi Covid-19 dan Implementasi Secara Utuh Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan pada Seluruh Tingkatan Masyarakat.
Direncanakan delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional atau Bappenas (Menpan/Bappenas) Suharso Monoarfa. Mengapa dipimpin Menpan/Bappenas.
Hal itu terkait dengan peran sentral Bappenas pada Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.
Baca juga: Peran UKM dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)
Pertemuan akbar tingkat Menteri ini bertujuan pula menyiapkan SDGs Summit yang dihadiri para presiden pada September 2023.
Di samping mengisi segmen pembicaraan tingkat menteri, Indonesia juga menyajikan
forum dalam side event.
Pada forum yang sama, Kepala Otoritas Ibu Kota Baru Indonesia, Bambang Susantono,
juga akan menjelaskan perkembangan Ibu Kota Nusantara IKN.
Recananya ia akan menjelaskan perkembangkan IKN lengkap dengan hutan lestari yang akam mengelilingi IKN sebagai wujud mendukung pembangunan berkelanjutan.
Forum juga akan diisi perwakilan pemerintah Republik Afrika Selatan, dan Kepala
Pemerintahan Kota Buenos Aires, Republik Argentina.
Gus Halim menjelaskan, langkah Kemendesa PDTT menyelenggarkan forum di side event nanti merupakan kelanjutan dari langkah sebelumnya di 10th Asia-Pacific Forum for
Sustainable Development di Thailand.
"Dalam forum itu desa-desa di Indonesia menyuntikkan semangat dengan menunjukkan bukti-bukti peluang tetap bisa mencapai tujuan SDGs pada 2030," ujar Gus Halim.