KOMPAS.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendesa PDTT) dan Universitas Negeri Makassar ( UNM) menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dan perjanjian kerja bersama (PKB) di Makassar, Selasa (7/6/2022).
Perjanjian kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendesa PDTT dalam mempercepat pembangunan desa-desa di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya terus menggalang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia.
“Salah satunya dengan kampus dan perguruan tinggi yang ada di berbagai di tanah air,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim itu, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (8/6/2022).
Baca juga: Indonesia-Malaysia Teken MoU Perlindungan PMI, Jokowi: Jangan Berhenti di Atas Kertas Saja
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai acara penandatanganan MoU dan PKB di Kampus UNM, Kota Makassar, Selasa, (7/6/2022).
Gus Halim mengatakan, UNM merupakan salah satu kampus penting di Sulsel.
Apalagi, kata dia, banyak kegiatan akademik dari UNM berfokus pada aktivitas desa, baik berupa penelitian, kuliah kerja nyata (KKN), maupun kegiatan akademi lainnya.
“Artinya basic pemahaman terkait dengan persoalan desa-desa di Sulsel khususnya telah dimiliki oleh civitas akademika UNM,” jelas Gus Halim.
Baca juga: UGM Bantu Kemendesa Atasi Persoalan Desa
Menurutnya, modal dari UNM tersebut sangat berharga jika ditunjang dengan program maupun kebijakan dari Kemendesa PDTT. Hal ini bertujuan agar aktivitas akademik UNM benar-benar memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan desa di Sulsel.
Lebih lanjut, Gus Halim mengungkapkan bahwa desa merupakan episentrum pembangunan di Indonesia.
Saat ini, sebut dia, sekitar 91 persen wilayah Indonesia ada di desa. Data dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, dari sisi kependudukan, ada 71 persen penduduk Indonesia yang tinggal di desa.
"Artinya, kita mampu melakukan percepatan pembangunan di level desa dengan upaya semaksimal mungkin," ujar Gus Halim.
Baca juga: Gus Halim Ajak Mahasiswa Berkompetisi Jadi Kepala Desa
Upaya maksimal itu, lanjut dia, termasuk siap dalam menghadapi tantangan yang sangat bervariasi, mulai maju, mandiri, tertinggal, dengan segala sumber daya yang beragam, mulai yang pintar sampai buta huruf.
Pada kesempatan tersebut, Gus Halim mengatakan, Kemendesa PDTT bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan target pembangunan desa berdasarkan data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Sinergi itu, kata dia, salah satunya dilakukan dengan perguruan tinggi yang tergabung dalam forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides).
“Ruang lingkupnya mencakup pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan kebijakan, program pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat,” imbuh Gus Halim.
Baca juga: Unkris dan Usahid Sepakat Sinergikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Sementara itu, Rektor UNM Husain Syam mengatakan, PKB yang ditandatangani UNM dengan Kemendesa PDTT berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui implementasi merdeka belajar kampus merdeka.
Dengan adanya PKB tersebut, ia berharap, mampu memperluas ruang gerak Kemendesa PDTT dan UNM dalam berkolaborasi sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing.
"Kami betul betul kerja nyata untuk sebuah impian dan tujuan. Mahasiswa kami selalu siap menjadi bagian dari impian membangun negeri ini dari desa dengan desa yang damai, sejahtera, dan nyaman," kata Husain.
Sebagai informasi, selain Penandatanganan MoU dan PKB, dilaksanakan pula kuliah umum dengan tema “Transformasi Pembangunan SDM untuk SDGs Desa melalui Inovasi Perguruan Tinggi Menuju Indonesia Maju”.
Baca juga: Airlangga: Indonesia Jadi Pionir Pembiayaan Campuran untuk Wujudkan SDGs
Dalam acara tersebut juga hadir civitas akademika di lingkungan UNM, jajaran eselon 1 dan 2 Kemendesa PDTT, yaitu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Luthfiyah Nurlaela dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Sugito.
Kemudian, hadir pula Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Luthfy Latief, serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Makassar Andi Muhammad Urwah.