Kemendesa PDTT Raih 5 Kali Opini WTP, Gus Halim Jelaskan Progres Rekomendasi BPK Kepada DPR RI

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Selasa, 12 April 2022
Mendesa PDTT Abdul Halim Iskandar didampinggi para Eselon 1 di Kemendesa PDTT menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/4/2022).DOK. Humas Kemendesa PDTT/Nugrah S Mendesa PDTT Abdul Halim Iskandar didampinggi para Eselon 1 di Kemendesa PDTT menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/4/2022).

KOMPAS.com – Menteri Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim memaparkan progres rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) terhadap Kementerian Desa ( Kemendesa PDTT) kepada Komisi V DPR RI.

Pemaparan itu sehubungan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (berturut-turut yang diterima Kemendesa PDTT dari BPK.

Rekomendasi tersebut terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Hal itu berkaitan dengan 12 temuan dan 41 rekomendasi yang disampaikan BPK.

Gus Halim menjelaskan, tindak lanjut yang sudah dilakukan Kemendesa PDTT adalah memorandum kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendesa PDTT dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPSDM PMD).

"Progres penyelesaian dari dua butir dan enam rekomendasi sudah 100 persen dan sudah diajukan kepada BPK untuk penetapan status kesesuaian tindak lanjutnya terhadap pemantauan BPK semester II tahun 2021," ujarnya.

Baca juga: Transformasi UPK Eks PNPM, Upaya Kemendesa PDTT Selamatkan Aset Rp 12,7 Triliun

Dia mengatakan itu dalam sidang Rapat Kerja bersama Kemendesa PDTT dengan agenda “Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021” di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Kemudian, tindak lanjut kedua adalah temuan belanja barang dan jasa. Gus Halim menjelaskan, temuan tersebut hanya disebabkan perbedaan persepsi di tingkat petugas pajak mengenai status pendamping desa.

Perbedaan persepsi tersebut, terangnya, ada yang menganggap pendamping desa sebagai pegawai tetap, ada pula yang memahami sebagai pegawai tidak tetap.

“Kedua-duanya berbeda dalam penghitungan pajaknya. Jadi masalahnya di sana dan sudah kami tindak lanjuti dan koordinasikan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menyamakan persepsi," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi Kemendesa PDTT atas raihan opini WTP lima kali berturut-turut dari BPK.

"Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kemendesa PDTT mendapatkan opini WTP. Kami kasih applause kepada Mendesa PDTT. Opini tersebut berhasil dipertahankan berturut-turut sejak 2016 sampai 2020," kata Lasarus.

Baca juga: Bersama Kementerian Investasi, Kemendesa PDTT Ajak Investor Kembangkan BUMDes

Lasarus juga menegaskan, Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kemendesa PDTT dalam menjalankan tugas pengawasan berwenang menerima penjelasan secara komprehensif atas hasil temuan dan rekomendasi BPK.

 

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Promosikan Produk Unggulan Desa, Gus Halim Gandeng Raffi Ahmad
Promosikan Produk Unggulan Desa, Gus Halim Gandeng Raffi Ahmad
Kemendes
Gus Halim Ingatkan Urgensi Pembuatan Master Plan untuk Pembangunan Desa
Gus Halim Ingatkan Urgensi Pembuatan Master Plan untuk Pembangunan Desa
Kemendes
Akselerasi Pembangunan Desa di Sulsel, Kemendesa PDTT Tandatangani MoU dengan UNM
Akselerasi Pembangunan Desa di Sulsel, Kemendesa PDTT Tandatangani MoU dengan UNM
Kemendes
Gus Halim Ajak Mahasiswa Berkompetisi Jadi Kepala Desa
Gus Halim Ajak Mahasiswa Berkompetisi Jadi Kepala Desa
Kemendes
Cegah Korupsi di Desa, Gus Halim Ajak Warga Berpartisipasi Aktif Dalam Pemanfaatan Dana Desa
Cegah Korupsi di Desa, Gus Halim Ajak Warga Berpartisipasi Aktif Dalam Pemanfaatan Dana Desa
Kemendes
Kampanyekan Gerakan Antikorupsi, Kemendesa PDTT Gandeng KPK Bentuk “Percontohan Desa AntiKorupsi”
Kampanyekan Gerakan Antikorupsi, Kemendesa PDTT Gandeng KPK Bentuk “Percontohan Desa AntiKorupsi”
Kemendes
Kemendesa PDTT Terima Penghargaan dari 4 Lembaga, Gus Halim Minta Jajarannya Jaga Performa
Kemendesa PDTT Terima Penghargaan dari 4 Lembaga, Gus Halim Minta Jajarannya Jaga Performa
Kemendes
Gus Halim Minta Jajaran Kemendesa PDTT Manfaatkan Produk-produk Lokal Desa
Gus Halim Minta Jajaran Kemendesa PDTT Manfaatkan Produk-produk Lokal Desa
Kemendes
Di Hadapan Dubes China, Gus Halim Paparkan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem lewat Pemanfaat Data
Di Hadapan Dubes China, Gus Halim Paparkan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem lewat Pemanfaat Data
Kemendes
Kemendesa PDTT Gandeng China Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kemendesa PDTT Gandeng China Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kemendes
Peringhati Hari Lahir Pancasila, Gus Halim: Nilai Pancasila Harus Menginspirasi Pembangunan Desa
Peringhati Hari Lahir Pancasila, Gus Halim: Nilai Pancasila Harus Menginspirasi Pembangunan Desa
Kemendes
Gus Halim Paparkan 8 Rencana Program Kerja Kemendesa PDTT 2023
Gus Halim Paparkan 8 Rencana Program Kerja Kemendesa PDTT 2023
Kemendes
Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia
Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia
Kemendes
BUMDes di Bolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi
BUMDes di Bolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi
Kemendes
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya
Kemendes