Sumut Berencana Kembangkan Desa Wisata, Gus Halim: Kami Akan Dampingi dan Dukung
KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya siap dan mendukung terkait rencana pengembangan potensi desa wisata di Sumatera Utara (Sumut).
Untuk langkah lebih lanjut, kata dia, pihaknya akan memastikan prioritas desa mana saja yang paling memungkinkan dijadikan sebagai pilot project.
" Desa wisata itu nantinya akan dikelola oleh badan usaha milik desa ( BUMDes). Kami akan dampingi dan dukung," kata pria yang akrab dipanggil Gus Halim itu seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (7/1/2022).
Sebagai dukungan lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah provinsi (pemprov) maupun pemerintah kabupaten (pemkab).
Baca juga: Pemprov Sumut Dukung Pengembangan Bandara Internasional Kualanamu
Sementara itu, untuk pemerintah desa nantinya turut menggelontorkan anggaran biaya dari dana desa melalui musyawarah desa (musdes).
Pernyataan tersebut Gus Halim sampaikan saat menerima kunjungan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah di kantornya, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Dalam pertemuan yang dihadiri Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Sugito dan Staf Khusus Ahmad Iman itu membahas percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa di Provinsi Sumut.
Pada kesempatan yang sama, Wagub Musa Rajekshah menyatakan, pihaknya akan mendorong sektor pariwisata di wilayahnya. Salah satunya pariwisata di Kabupaten Langkat yaitu destinasi wisata Bukit Lawang dan Tangkahan.
Baca juga: Jadi Favorit Turis di Sumut, Wisata Alam Bukit Lawang dan Tangkahan di Langkat Dibenahi
"Kedua lokasi itu sudah menjadi destinasi wisata mancanegara. Ada tujuh desa di kedua lokasi tersebut yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata," kata wagub yang akrab disapa Ijeck itu.
Ia berharap anggaran dana desa (DD) bisa dimanfaatkan untuk desa wisata yang nantinya dapat melahirkan para usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mendorong perekonomian di desa.
Meski demikian, Ijeck menjelaskan bahwa wisata Bukit Lawang masuk lingkup Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah konservasi orangutan, sedangkan di Tangkahan terdapat Gajah Sumatera.
"Kondisinya hutan dan sungai. Terdapat pula hewan endemik di kedua lokasi tersebut. Potensi sudah ada,” ujarnya.
Baca juga: Lewat Program Tekad, Kemendesa PDTT Percepat Pembangunan Wilayah Timur Indonesia
Oleh karenanya, Ijeck meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendesa PDTT) agar memberikan dorongan dalam pembangunan salah satunya untuk membangun homestay.
Selain homestay, sebut dia, diperlukan pula pengembangan dan pembangunan lain yang tidak memanfaatkan hutan. Akan tetapi memanfaatkan lahan masyarakat atau desa itu sendiri.
Menanggapi permintaan Wagub Sumut, Gus Halim kembali mengatakan, pihaknya akan segera mengirim tim khusus.
Rombongan awal tim tersebut, kata dia, akan memastikan prioritas yang paling memungkinkan dilakukan percepatan sebagai pilot project, termasuk pemanfaatan dana desa di wilayah itu.
Baca juga: Papua Jadi Pilot Project Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Siapkan aplikasi Desa Wisata Nusantara
Pada kesempatan tersebut Gus Halim mengatakan, ada banyak potensi di desa yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan.
Untuk pengembangan potensi tersebut, imbuh dia, Kemendesa PDTT tengah menyiapkan aplikasi Desa Wisata Nusantara.
"Adapun isi aplikasi Desa Wisata Nusantara di antaranya adalah desa wisata yang dikelola BUMDes atau kerja sama antara badan usaha ini dengan pihak ketiga. Isi lainnya berkaitan dengan potensi yang ada di desa," ucap Gus Halim.
Terkait BUMDes, ia menjelaskan, pihaknya kini tengah mengintensifkan penyelesaian semacam buku pedoman untuk badan usaha milik desa dalam hal pengelolaan usahanya.
Baca juga: Jalankan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan, Kemendesa PDTT Modali BUMDes Bersama Rp 500 Juta
"Buku pedoman itu bisa berisi bagaimana kalau BUMDes mengolah terminal, mengolah rest area, atau mengelola hasil hutan kayu bulatan kecil,” ujar Gus Halim.
Ia menegaskan, BUMDes tidak boleh merugikan UKM. Selain sebagai lembaga produksi, BUMDes juga berperan sebagai lembaga konsolidasi.
"Misal di desanya sudah banyak UKM, nanti BUMDes harus bisa memfasilitasi usaha-usaha kecil itu, salah satu contohnya untuk diekspor atau lainnya," ucap mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) itu.
