KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( PDTT) Abdul Halim Iskandar menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pada Januari 2022.
Serangkaian kegiatan tersebut, kata dia, dilakukan guna mewujudkan prestasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendesa PDTT) pada 2022.
“Pertama, membuat detail sampai bentuk rencana kerja bulanan. Rencana kerja ini berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa,” imbuh pria yang akrab disapa Gus Halim itu seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (3/1/2022).
Dari IKU dan tujuan SDGs Desa, lanjut dia, kemudian akan dibahas dalam rapat kerja (raker) Kemendesa PDTT.
Pernyataan tersebut Gus Halim sampaikan saat membuka Rapat Pimpinan Paripurna yang bertemakan “Refleksi untuk Prestasi” di Operational Room Kantor Kemendesa PDTT di Jakarta, Senin.
Baca juga: Rapat Pimpinan MPR Pertama Digelar Tertutup
Untuk kegiatan kedua, sebut dia, merencanakan teknis dalam pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi agar segera disusun dengan cermat dan akurat.
“Ketiga, kegiatan Kemendesa PDTT harus dimulai sejak Januari 2022. Hal ini agar manfaat APBN dapat lebih cepat dirasakan dan berdampak lebih luas untuk masyarakat,” ucap Gus Halim.
Keempat, lanjut dia, menetapkan kalender tahunan Kemendesa PDTT 2022.
Kelima, merencanakan program dan kegiatan setiap unit kerja dengan aksi nyata mendukung pencapaian tujuan SDGs Desa. Hal ini berupa tagging dan cascading program kegiatan setiap unit kerja terhadap 18 tujuan SDGs Desa.
"Seluruh kegiatan yang akan dinilai lintas kementerian untuk segera disiapkan sejak bulan pertama. Kegiatan ini seperti informasi publik, layanan publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hingga kearsipan," kata Gus Halim.
Selain intruksi pelaksanaan kegiatan awal tahun, Gus Halim juga meminta jajarannya agar bekerja lebih keras dan serius, terutama dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan.
Kerja keras dan serius, kata dia, diperlukan agar produktivitas Kemendesa PDTT tahun 2022 menuai hasil terbaik.
"Kuncinya, ada pada kami sendiri. Apakah kami mau atau tidak mencapai 100 persen variabel dan indikator tersebut. Oleh karenanya, hari ini saya tegaskan kembali. Saya ulangi dan tegaskan tahun 2022 kami harus kerja serius, lebih keras, dan lebih cerdas," ujar Gus Halim.
Baca juga: Lewat Program Tekad, Kemendesa PDTT Percepat Pembangunan Wilayah Timur Indonesia
Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan, banyak capaian yang telah diraih Kemendesa PDTT selama 2021, baik berupa penghargaan dari pihak eksternal maupun internal.
Dari pihak eksternal di antaranya penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut dari 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan keberhasilan penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Lalu mendapat peringkat I Capaian Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan pemanfaatan computer assisted test (CAT) dalam rekrutmen pegawai.
Baca juga: Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan Desa Antikorupsi
Sementara itu capaian secara internal, di antaranya program pengumpulan data SDGs Desa. Hal ini termasuk upaya mengarahkan desa untuk mencapai indikator-indikator dalam SDGs Desa terus menunjukkan progress menggembirakan.
“Capaian-capaian tersebut tidak boleh membuat kami terlena. Sebaliknya harus terus menjadi penyemangat untuk meraih hasil lebih baik di tahun 2022,” imbuh Gus Halim.
Capaian tersebut, sebut dia, harus dimanfaatkan dalam forum rapim untuk merefleksikan kerja-kerja kementerian selama satu tahun di anggaran 2021.
Refleksi kementerian tersebut mengenai apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian capaian output serta dampak program dan kegiatan yang dilakukan dan seberapa besar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs Desa.
Baca juga: Demi Capai Tujuan SDGs Desa, Kemendesa PDTT Lakukan Pendataan Besar-besaran
"Serta tentunya untuk mendapatkan informasi yang valid dan detail. Hal ini terkait variabel-variabel yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap program dan kegiatan yang telah kami implementasikan selama 2021," ujar Gus Halim.
Pada kesempatan tersebut, Gus Halim berharap, kesalahan Kemendesa PDTT pada 2021 tidak terulang pada 2022.
“Terdapat sejumlah catatan minor dari jajaran Kemendes PDTT yang harus diperbaiki pada 2022,” ucap mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) itu.
Catatan minor tersebut, antara lain belum meratanya pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan pembangunan desa.
Baca juga: Mendes PDTT Ingatkan Perencanaan Pembangunan Desa Tak Keluar dari Budaya Masyarakat
Bahkan, kata Gus Halim, masih banyak yang belum memahami secara utuh tentang arah pembangunan desa dan SDGs Desa pada level pimpinan, ASN, dan non-ASN di Kemendesa PDTT.
"Lemahnya kapasitas pegawai Kemendesa PDTT untuk kolaborasi berdampak pada belum jelas dan kuatnya posisi kami. Bahkan masih ada yang memandang SDGs Desa hanya sebatas proyek kementerian,” ujarnya.
Padahal, sebut Gus Halim, SDGs Desa adalah arah kebijakan nasional pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Untuk mengatasi kesejangan posisi Kemendesa PDTT, Gus Halim menekankan, bahwa pihaknya harus memulai gerakan.
Baca juga: Perkuat Pengarsipan di Desa, Kemendesa PDTT Disebut Gus Halim Bakal Gandeng ANRI
Adapun gerakan yang dimaksud, yaitu kampanye integritas dan anti korupsi, kampanye arah pembangunan desa SDGs Desa dan memastikan desa, perdesaan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, serta daerah-daerah terluar dan perbatasan menjadi sabuk pengaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan sabuk pengaman NKRI, kata dia, semua daerah akan terbebas dari benih-benih radikalisme dan tindak kekerasan atas nama apapun, yang dapat merongrong kebhinekaan Indonesia.
"Awal Tahun Anggaran (TA) 2022 harus tersedia laporan komprehensif pelaksanaan program, kegiatan sesuai tupoksi masing-masing unit kerja,” ucap Gus Halim.
Selain itu, lanjut dia, diwajibkan pula ketersedian laporan utuh pelaksanaan koordinasi dan sinergi di internal Kemendesa PDTT maupun dengan pihak eksternal.
Baca juga: Kemendesa PDTT Buka Seleksi Duta Digital untuk Berbagai Lulusan, Cek Syaratnya!
Pihak eksternal itu seperti pemerintah daerah (pemda), mitra pembangunan dan desa, disertai output, target dampak dan pencapaiannya. Hal ini termasuk di dalamnya zona integritas dan survei penilaian integritas.
Agar segala kegiatan tersebut berjalan baik, Gus Halim mengatakan, Kemendesa PDTT akan terus melatih ASN lebih terampil.
Terutama melatih ASN agar dapat menjawab pertanyaan publik, tegas menyelesaikan pendaftaran badan usaha milik desa (BUMDes), dan cepat mengirimkan data dan informasi yang dibutuhkan publik.
Baca juga: ASN Bisa Jadi Komcad, Menpan RB: Masih Banyak yang KKN hingga Radikal
Sebagai informasi, dalam kegiatan rapim tersebut Gus Halim didampingi Wakil Mendes (Wamendes) PDTT Budi Arie Setiadi dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Madjid.
Sebelumnya, ia menjadi pembina apel pagi gabungan yang juga diikuti secara langsung oleh Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Taufik Madjid, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama termasuk seluruh pegawai di lingkungan Kemendesa PDTT secara virtual.