Lewat Program Tekad, Kemendesa PDTT Percepat Pembangunan Wilayah Timur Indonesia

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya tengah menjalankan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu ( Tekad) di wilayah timur Indonesia.

Dia menyebutkan, program kerja sama dengan International Fund for Agriculture Development (IFAD) itu sengaja dilakukan di kawasan Indonesia timur untuk mempercepat pembangunan, khususnya di sektor pangan.

“Indonesia bagian timur memang butuh perhatian khusus. Kendala akses jalan, minimnya akses listrik hingga internet semakin menghambat masyarakat untuk merambah pangsa usaha e-commerce,” ujarnya, dikutip dari keterangan pers resminya, Kamis (16/12/2021).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut mengatakan itu saat menjadi keynote speaker dalam workshop Tekad di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, Gus Halim mengatakan, diperlukan kolaborasi yang baik antara kader kampung dari program Tekad dengan pendamping desa di lapangan.

Baca juga: Gus Halim Nyatakan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Jadi Prioritas RPJMN

Tujuannya agar peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil, khususnya sektor pangan di Indonesia wilayah timur, dapat menunjukkan keberhasilan.

“Diperlukan sosialisasi dan koordinasi di internal pelaksana program, dari nasional hingga desa, agar seluruh sumber daya yang ada dalam struktur pelaksana program dapat dioptimalkan untuk pencapaian sasaran program,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Gus Halim menegaskan, program Tekad harus dilaksanakan berdasarkan data-data mikro yang dimiliki desa dan telah dimutakhirkan desa.

Dengan demikian, program ini akan mendukung percepatan pencapaian tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, khususnya di desa-desa sasaran program Tekad.

“Penyusunan program di desa harus berdasarkan data, bukan berdasar keinginan. Perdebatannya pada data yang dimiliki desa, bukan pada keinginan elite saja,” jelasnya.

Baca juga: Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, program yang dilaksanakan berdasarkan pada data desa akan tepat sasaran dan tepat manfaat.

Dengan begitu, program tersebut akan berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, termasuk peningkatan ekonomi desa yang inklusif.

Gus Halim juga mengatakan, berbagai macam dukungan anggaran dan bantuan melalui program itu harus dilihat dalam kerangka memajukan desa dan harus diarahkan pada kegiatan yang berdaya guna.

Pasalnya, program yang tepat guna akan semakin mempercepat proses desa dalam membangun kemandiriannya di sektor sosial-ekonomi.

“Ini harus benar-benar dinikmati warga desa, harus ada yang diterima warga desa. Beban anggaran harus lebih banyak yang dibelanjakan untuk warga desa, bukan didominasi oleh urusan-urusan yang bersifat administratif,” tambahnya.

Baca juga: Percepat Pembentukan Desa Mandiri, Gus Halim Tingkatkan Profesionalisme Tenaga Pendamping

Untuk diketahui, workshop kolaborasi Tekad bertujuan merumuskan langkah-langkah praktis, sistematis, dan terukur untuk percepatan implementasi program.

Program Tekad diharapkan meningkatkan penghasilan sekitar 412.300 rumah tangga dan memberi manfaat untuk 1.855.350 orang di 500 desa inti, 1.220 desa klaster di 25 kabupaten dari 5 provinsi wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Desa-desa inti tersebut pada nantinya harus didesain sedemikian rupa agar mudah direplikasi oleh desa klaster.

Selanjutnya, sebanyak 1.720 desa yang menjadi sasaran dalam program itu harus bisa menjadi desa percontohan bagi puluhan ribu desa lainnya di Indonesia

“Semua inovasi di desa sasaran program harus dicatat dan disebarluaskan ke desa-desa seluruh Indonesia, sehingga desa lain bisa mereplikasi,” terang Gus Halim.

Baca juga: Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan Desa Antikorupsi