Gus Halim: Selama Ini Posyandu Aktif Undang Partisipasi Warga
KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyarankan agar pos pelayanan terpadu ( posyandu) menjadi upaya penanganan kesehatan di desa-desa.
Menurutnya posyandu dapat mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Desa atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.
“Apalagi posyandu selama ini memang aktif mengundang partisipasi warga dan didukung oleh perangkat desa,” imbuh pria yang akrab disapa Gus Halim itu seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (26/11/2021).
Hal tersebut dibuktikan pada data yang menyebutkan Indonesia memiliki sebanyak 660.116 posyandu atau sekitar sembilan pos per desa.
Baca juga: Posyandu di Jakarta Pusat Kembali Dibuka, Warga Antusias
Adapun rinciannya, 245.718 posyandu aktif per bulan, 130.107 posyandu aktif per dua bulan, dan 284.291 posyandu dengan aktivitas tidak terjadwal dengan partisipasi warga di 70.086 desa atau setara 93 persen.
Pernyataan tersebut Gus Halim sampaikan saat menerima kunjungan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) di ruang kerjanya, Kamis (25/11/2021).
Lebih lanjut ia mengatakan, pendanaan posyandu selama ini bersumber dari beberapa tempat, di antaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), iuran warga, dan pendanaan lain seperti pemerintah daerah (pemda) setempat, hingga dana dari berbagai perusahaan.
Fungsi awal posyandu pun berfokus pada kesehatan ibu dan anak, persoalan gizi, imunisasi, dan program keluarga berencana.
Baca juga: Cegah Gizi Buruk, TP PKK Pusat Berikan Bantuan Makanan Bergizi ke Posyandu di Palu Timur
"Namun saat ini integrasi layanan posyandu sudah berupa posyandu remaja, lanjut usia (lansia), posyandu jiwa, dan layanan disabilitas," ucap Gus Halim.
Bahkan, kata dia, posyandu juga berperan dalam pelayanan pencegahan stunting dan ikut berperan aktif saat pandemi Covid-19 melanda desa.
Oleh karenanya, Gus Halim meyakini, posyandu bisa memberikan pelayanan praktis untuk masyarakat desa.
Ia berharap posyandu bisa mengembangkan unit layanan berupa kesehatan ibu dan anak, pendidikan usia dini, pendampingan remaja, pendampingan warga berusia lanjut, pendampingan disabilitas, dan penanganan penyakit kronis dan menahun.
Baca juga: PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang, Posyandu hingga Pasar Tetap Beroperasi 100 Persen
"Tak hanya itu, posyandu diharapkan bisa memberikan informasi dan pelaksanaan vaksinasi, pencegahan dan penanganan penderita Covid-19, penanganan keluarga miskin kronis, penyaluran bantuan sosial (bansos), hingga layanan pada warga desa lainnya," ucap Gus Halim.
Perluas kembali peran puskesmas
Selain posyandu, Gus Halim juga menyarankan untuk memperluas kembali peran pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang berada pada level desa atau yang terkecil.
Tak hanya level desa, puskesmas diharapkan bisa melayani ke wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan (faskes) yang layak.
"Sejumlah wilayah di Pulau Jawa saja ada yang belum memiliki puskesmas," kata penerima doktor honoris causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.
Menurut Gus Halim, persoalan kesehatan harusnya jadi perhatian bersama. Oleh karena itu, ia berharap puskesmas menjadi pusat pelayanan kesehatan di level desa.
Kendati demikian, ia kurang sepakat dengan ide puskesmas diberi tambahan fasilitas rawat inap.
Sebelumnya, dalam pertemuan itu, para dokter IDI bermaksud mengundang Gus Halim untuk menghadiri Muktamar ke-31 IDI di Provinsi Aceh pada Selasa (22/3/2022) hingga Jumat (25/3/2022).
Tak hanya mengundang, IDI juga meminta Gus Halim menjadi narasumber dalam muktamar itu untuk berbicara tentang peranan dokter di daerah.
Baca juga: Robot Medis ini Mengambil Darah Pasien, Akankah Gantikan Peran Dokter?
IDI berharap kehadiran Gus Halim bakal memicu keterlibatan pihak lain seperti pemda untuk lebih perhatian pada sektor kesehatan di Aceh.
Selain sebagai narasumber, Gus Halim juga diundang untuk menyambangi desa-desa yang terhitung sukses menangani kesehatan, termasuk persoalan stunting yang menjadi perhatian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
"Kami ingin agar pihak lain melihat bahwa penanganan kesehatan itu bukan hanya tugas dokter dan tenaga kesehatan (nakes)," kata perwakilan IDI Nasrul Musadir, yang didampingi Ariz Candra, Fajriman, T. Nanta Aulia, dan Safreadi.
Menanggapi undangan panitia muktamar IDI, Gus Halim menyatakan persetujuannya. Sebab, tema yang diangkat IDI menjadi salah satu perhatian Kemendesa PDTT sekaligus termasuk SDGs Desa tujuan ketiga yaitu desa sehat dan sejahtera.
Baca juga: Apresiasi SDGs Desa, IFAD: Tidak Ada Negara Lain yang Bisa Melokalkan Konsep Ini
Dia nampak bersemangat saat diajak meninjau langsung desa yang sukses dalam penanganan kesehatan di Aceh.
Bahkan, Gus Halim meminta agar ada waktu khusus saat meninjau desa itu karena pihaknya ingin melihat dari dekat untuk mengetahui lebih detail strategi desa di Aceh bisa sukses tangani kesehatan.
"Pola saya itu mereplikasi dan tidak perlu terlalu banyak teori. Jadi desa yang sukses itu nantinya akan menjadi percontohan bagi desa lain dalam melaksanakan penanganan kesehatan," katanya.
Seperti diketahui faskes di desa-desa saat ini masih terbatas, dan tidak sedikit yang mengenaskan.
Baca juga: Dinkes Kabupaten Bekasi Tak Bisa Tindak Faskes yang Tidak Turunkan Tarif Tes PCR
Dengan kehadiran IDI, Gus Halim ingin agar pelaksanaan muktamar dalam waktu dekat dapat menjadi solusi dalam penanganan kesehatan di desa.
“Apalagi Kemendesa PDTT dan IDI satu frekuensi, yaitu menginginkan desa-desa di Indonesia sehat dan sejahtera,” ucapnya.
