Gus Halim Minta Pengembangan Smart Village Harus Sejalan dengan Kearifan Lokal

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pengembangan smart village atau desa cerdas harus sejalan dengan kearifan lokal.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menegaskan, pihaknya tak ingin pemanfaatan teknologi di desa mematikan budaya dan tradisi baik yang sudah ada.

“Benar bahwa smart village mengandalkan internet of things (IoT), dan dengan begitu perubahan terbesarnya ada pada proses digitalisasi," imbuhnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/11/2021).

Akan tetapi, lanjut Gus Halim, pembangunan smart village harus selaras dengan tradisi dan budaya desa. Tujuannya agar proses pembangunan desa ini adil dan bersesuaian dengan dinamika masyarakat desa.

Baca juga: Dua Desa Ini Jadi Percontohan Pengembangan Smart Village Nusantara

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima audiensi dari Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura di ruang kerja Menteri Desa PDTT, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Terkait pembangunan desa pada kearifan lokal, Gus Halim menjelaskan, hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

SDGs Desa merupakan acuan bagi proses pembangunan desa berkelanjutan yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

"Untuk itu program smart village jangan sampai meleset. Harus ada penanganan khusus. Sekarang piloting desa (desa percontohan) kaitannya dengan kearifan lokal," ujar Gus Halim.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Smart Village di Ponpes Suryalaya Tasikmalaya Dicontoh Pesantren Lain

Selain berpijak pada tradisi baik setempat, kata dia, pengembangan desa cerdas harus pula disertai pelestarian lingkungan. Hal ini karena desa cerdas memiliki enam pilar, salah satunya lingkungan cerdas.

Adapun enam pilar tersebut yaitu warga cerdas atau smart people, mobilitas cerdas atau smart mobility, ekonomi cerdas atau smart economic, pemerintahan cerdas atau smart government, pola hidup cerdas atau smart living, dan lingkungan cerdas atau smart environment.

Lebih lanjut Gus Halim mengatakan, pengembangan desa cerdas dilakukan untuk mempercepat pembentukan desa mandiri.

Baca juga: Perkembangan IT Tak Terhindarkan, Gus Halim Minta Desa Berinovasi dengan Teknologi

“Pengembangan smart village ini merupakan upaya desa memanfaatkan teknologi tepat guna agar pembangunan berlangsung efisien,” imbuhnya.

Pengembangan smart village di Sulteng

Untuk diketahui, pertemuan antara Gus Halim dengan Gubernur Rusdy Mastura sendiri fokus membahas program pengembangan smart village di Sulteng.

Pengembangan smart village di Sulteng akan dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT pada 2022 di tiga kabupaten, yaitu Parigi Moutong, Sigi, dan Banggai.

Dari masing-masing kabupaten tersebut akan ditentukan 20 desa mana saja yang menjadi contoh.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 15 November 2021

Untuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengembangan smart village antara Kemendesa PDTT dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng akan dilaksanakan pada Senin (6/12/2021).

"Pilot project atau desa percontohan dilakukan bertahap. Tahun 2022 ada tiga kabupaten dulu, lalu pada 2023 di kabupaten lain," ujar Gus Halim.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menyepakati dukungan kerja sama dari Bank Dunia untuk meningkatkan sistem dan menguatkan kelembagaan.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan implementasi Undang-undang (UU) Desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Baca juga: Mendes PDTT Ingatkan Perencanaan Pembangunan Desa Tak Keluar dari Budaya Masyarakat

Adapun tujuan P3PD untuk meningkatkan kualitas belanja di 74.954 desa di Indonesia.

Selain Bank Dunia, pihak-pihak yang terkait dalam program tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemendesa PDTT, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta desa-desa seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, Kemendesa PDTT berfokus pada penguatan pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas sosial, dan solusi pembangunan berbasis lokal di desa.

Baca juga: Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Dari sinilah gagasan mengenai desa cerdas dan garis-garis pelaksanaannya berawal dan akan dilaksanakan.

Sejauh ini Kemendesa PDTT mengklaim langkah-langkah untuk mewujudkan kemandirian desa melalui program smart village berlangsung dinamis dan kini sudah sampai tahap pembuatan pilot project.