Anggaran Penanggulangan Stunting Rp 11,3 Triliun, Gus Halim: Anggaran Ini Dipastikan Bertambah
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang diselenggarakan secara live di KompasTV dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Jumat (12/11/2021).
KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan bahwa penanggulangan stunting di desa menjadi salah satu program prioritas pembangunan desa.
Untuk diketahui, stunting masih menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) menunjukkan, hingga 2019 kasus stunting di Indonesia mencapai 27,67 persen.
Meski terhitung turun dari tahun sebelumnya, jumlah kasus stunting tersebut masih melebihi batas minimum yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Oleh karena itu, upaya penanggulangan stunting masih terus dilakukan, terutama di level desa.
Menteri Desa yang akrab disapa Gus Halim mengatakan, dalam dua tahun terakhir anggaran dana desa untuk penanggulangan stunting mencapai setidaknya Rp 11,3 triliun.
Baca juga: Beri Contoh Hidup Jujur dan Sederhana, Bupati Blora Lantik Pejabat di Desa Adat Samin
Hal itu ia sampaikan dalam acara Sapa Indonesia bertema "Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Indonesia Bebas Stunting" yang diselenggarakan secara live di KompasTV dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Jumat (12/11/2021).
"Total anggaran ini dipastikan bertambah karena tahun ini juga banyak anggaran yang kita kucurkan untuk meminimalkan angka stunting di desa-desa di Indonesia,” ujarnya tersebut dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (12/11/2021).
Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan, anggaran penanggulangan stunting tersebut digunakan untuk pembelian makanan tambahan anak, obat dan vitamin untuk pondok bersalin desa, serta rehabilitasi dan operasional pada layanan posyandu, pos kesehatan desa, dan bidan desa.
Tidak hanya itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk meningkatkan ketersediaan sanitasi dan air bersih. Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan gizi dan layanan kesehatan.
Pada kesempatan tersebut, Gus Halim juga mengatakan bahwa penanggulangan stunting di desa merupakan salah satu tujuan utama Sustainable Development Goals (SGDs) Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa.
Penanggulangan stunting ini, kata Gus Halim, merupakan bagian dari tujuan SGDs Desa yang kesatu, kedua, dan kelima.
"Goals pertama dan kedua terkait dengan stunting, yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Dua hal ini jelas mengarah pada stunting kemudian bicara tentang goals kelima sanitasi dan air bersih. Ini juga terkait dengan stunting," katanya.
Gus Halim menambahkan, kepala desa juga memegang peran penting untuk menentukan keberhasilan penanggulanganstunting di desa. Sebab, program kerja penanggulangan stunting membutuhkan inisiatif dan komitmen penuh dari kepala desa.
Baca juga: Entaskan Stunting, Kementerian PPPA Canangkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak
“Kepala desa tidak boleh ragu dalam mengalokasikan dana desa untuk program penanggulang stunting. Apalagi, kebijakan penangan stunting di desa telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sejak tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021,” paparnya.
Data juga menjadi kunci utama dalam penanggulangan stunting di desa. Menurut Gus Halim, jika data yang digunakan berasal dari level mikro atau desa, maka target pemerintah untuk menurunkan stunting sebanyak 14 persen dapat terwujud.
“Dengan SDGs Desa, sejak 2021 ini, desa-desa telah melakukan pendataan mikro level individu dan keluarga. Itu dilakukan desa sendiri oleh relawan desa. Jadi, datanya sudah ada di desa,” terangnya.
Oleh sebab itu, kerjasama dari kementerian atau lembaga terkait juga penting agar pendataan dapat dilakukan secara menyeluruh. Adapun salah satu lembaga terkait yang bekerja sama adalah BBKN.
Gus Halim juga menegaskan, upaya penurunan angka stunting tidak hanya ditargetkan kepada masyarakat bawah, tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebab, stunting bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan masyarakat kelas menengah.
"Stunting juga bisa dialami oleh masyarakat kelas menengah. Bukan karena miskin tapi tidak paham dan pola makannya rusak. Makanya, pelatihan berkaitan pencegahan stunting juga masuk dalam prioritas pemanfaatan dana desa," kata Gus Halim.
Berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi stunting diharapkan dapat mengakselerasi target pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.
