KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memaparkan, per 15 Juli 2021 total penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT) Dana Desa sudah mencapai Rp 5,9 triliun.
Adapun total penerima BLT Dana Desa pada Januari mencapai 5.145.675 keluarga penerima manfaat ( KPM). Kemudian pada Juli ada tambahan 291.471 KPM dan akan terus bertambah karena hingga kini masih terus dilakukan pemantauan.
Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat diundang sebagai narasumber Economy Summit CNBC TV bertajuk Uji Efektivitas Dana Desa Kala Pandemi, pada Jumat (16/7/2021).
Gus Halim pun menyatakan, pihaknya terus mempercepat proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengirimkan surat resmi kepada para kepala desa melalui bupati.
Baca juga: Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin
Untuk itu, ia meminta para kepala desa untuk terus memantau kondisi warganya di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
“Penambahan dan pengurangan KPM bisa sewaktu-waktu dilakukan oleh desa. Olehnya kami instruksikan kepada kepala desa untuk terus pantau kondisi warganya di era PPKM darurat ini,” katanya.
Sementara itu, pengawasan penyaluran BLT Dana Desa, kata Gus Halim, dimulai dengan pendataan di tingkat RT yang dilakukan oleh tiga orang Relawan Desa Lawan Covid-19.
Selanjutnya, data akan dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk dilakukan penetapan KPM.
“Bentuk pengawasan yang kedua dilakukan oleh Inspektorat dan dilakukan pengecekan adanya overlapping antara penerima BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), dan penerimaan Bantuan Pangan. Karena syarat utama KPM adalah terdampak Covid-19 dan belum menerima jaringan pengaman sosial lainnya,” jelas Gus Halim.
Baca juga: Menteri Desa Minta Penjagaan Posko Covid-19 di Desa Ditingkatkan Selama 24 Jam
Ia mengatakan, saat ini telah dibangun pos komando (posko) pelayanan di desa, untuk melaporkan masalah BLT Dana Desa.
Gus Halim meminta agar posko pelayanan tersebut selalu update KPM di desa agar penyaluran BLT Dana Desa semakin tepat sasaran.
“Bisa saja ada perubahan data KPM. Apalagi pandemi Covid-19 masih berjalan hingga bisa saja ada penambahan,” tuturnya.
Gus Halim optimis, BLT Dana Desa cukup efektif untuk membantu masyarakat desa dan memulihkan perekonomian di desa.
Menteri Desa PDTT mengatakan saat ini ada relaksasi di masa PPKM darurat hingga dimungkinkan penerimaan rapelan BLT sesuai dengan kondisi penyaluran Dana Desa.
"Hingga 15 Juli, dana desa (yang) sudah disalurkan pada tahap pertama dari Januari hingga Juni 2021 total Rp 29,442 triliun ke 70.083 desa dari (total) 74.961 desa,” papar Gus Halim, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Jumat.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dana desa tahap kedua dari Juli hingga Desember 2021 juga sudah disalurkan kepada 13.509 desa dengan total dana Rp 3,775 triliun.
“Jika diukur dengan regulasi, maka ini sudah sangat efektif,” ujar Gus Halim.
Baca juga: Menteri Desa: Dana Desa Rp 28,82 Triliun Telah Dicairkan
Ia menjelaskan, terdapat tiga lembaga kementerian yang terlibat dalam dana desa.
Pertama, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran dari rekening kas negara hingga ke rekening kas desa.
Kedua, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa.
Ketiga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terkait dengan administrasi akuntabilitas pelaporan keuangan.