Gus Halim Sebut Penyaluran BLT Dana Desa Sudah Capai Rp 5,9 Triliun

Kompas.com - 16/07/2021, 17:28 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat menjadi narasumber Economy Summit CNBC TV bertajuk Uji Efektivitas Dana Desa Kala Pandemi, Jum'at (16/7/2021).DOK. Humas Kementerian Desa PDTT Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat menjadi narasumber Economy Summit CNBC TV bertajuk Uji Efektivitas Dana Desa Kala Pandemi, Jum'at (16/7/2021).

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memaparkan, per 15 Juli 2021 total penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT) Dana Desa sudah mencapai Rp 5,9 triliun.

Adapun total penerima BLT Dana Desa pada Januari mencapai 5.145.675 keluarga penerima manfaat ( KPM). Kemudian pada Juli ada tambahan 291.471 KPM dan akan terus bertambah karena hingga kini masih terus dilakukan pemantauan.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat diundang sebagai narasumber Economy Summit CNBC TV bertajuk Uji Efektivitas Dana Desa Kala Pandemi, pada Jumat (16/7/2021).

Gus Halim pun menyatakan, pihaknya terus mempercepat proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengirimkan surat resmi kepada para kepala desa melalui bupati.

Baca juga: Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Untuk itu, ia meminta para kepala desa untuk terus memantau kondisi warganya di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Penambahan dan pengurangan KPM bisa sewaktu-waktu dilakukan oleh desa. Olehnya kami instruksikan kepada kepala desa untuk terus pantau kondisi warganya di era PPKM darurat ini,” katanya.

Sementara itu, pengawasan penyaluran BLT Dana Desa, kata Gus Halim, dimulai dengan pendataan di tingkat RT yang dilakukan oleh tiga orang Relawan Desa Lawan Covid-19.

Selanjutnya, data akan dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk dilakukan penetapan KPM.

“Bentuk pengawasan yang kedua dilakukan oleh Inspektorat dan dilakukan pengecekan adanya overlapping antara penerima BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), dan penerimaan Bantuan Pangan. Karena syarat utama KPM adalah terdampak Covid-19 dan belum menerima jaringan pengaman sosial lainnya,” jelas Gus Halim.

Baca juga: Menteri Desa Minta Penjagaan Posko Covid-19 di Desa Ditingkatkan Selama 24 Jam

Ia mengatakan, saat ini telah dibangun pos komando (posko) pelayanan di desa, untuk melaporkan masalah BLT Dana Desa.

Gus Halim meminta agar posko pelayanan tersebut selalu update KPM di desa agar penyaluran BLT Dana Desa semakin tepat sasaran.

“Bisa saja ada perubahan data KPM. Apalagi pandemi Covid-19 masih berjalan hingga bisa saja ada penambahan,” tuturnya.

Gus Halim optimis, BLT Dana Desa cukup efektif untuk membantu masyarakat desa dan memulihkan perekonomian di desa.

Total dana desa tersalurkan

Menteri Desa PDTT mengatakan saat ini ada relaksasi di masa PPKM darurat hingga dimungkinkan penerimaan rapelan BLT sesuai dengan kondisi penyaluran Dana Desa.

"Hingga 15 Juli, dana desa (yang) sudah disalurkan pada tahap pertama dari Januari hingga Juni 2021 total Rp 29,442 triliun ke 70.083 desa dari (total) 74.961 desa,” papar Gus Halim, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Jumat.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dana desa tahap kedua dari Juli hingga Desember 2021 juga sudah disalurkan kepada 13.509 desa dengan total dana Rp 3,775 triliun.

“Jika diukur dengan regulasi, maka ini sudah sangat efektif,” ujar Gus Halim.

Baca juga: Menteri Desa: Dana Desa Rp 28,82 Triliun Telah Dicairkan

Ia menjelaskan, terdapat tiga lembaga kementerian yang terlibat dalam dana desa.

Pertama, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran dari rekening kas negara hingga ke rekening kas desa.

Kedua, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa.

Ketiga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terkait dengan administrasi akuntabilitas pelaporan keuangan.

Terkini Lainnya
Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga
Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga
Kemendes
Sejumlah Kades Salahgunakan Dana Desa, Menteri Yandri Laporkan Mereka ke Mabes Polri
Sejumlah Kades Salahgunakan Dana Desa, Menteri Yandri Laporkan Mereka ke Mabes Polri
Kemendes
Dukung Ketahanan Pangan dan MBG di Desa, Kemendes Gandeng TNI dan BGN
Dukung Ketahanan Pangan dan MBG di Desa, Kemendes Gandeng TNI dan BGN
Kemendes
Survei The Republic Institute: Menteri Desa PDT Yandri Dinilai Paling Sukses Bangun Desa
Survei The Republic Institute: Menteri Desa PDT Yandri Dinilai Paling Sukses Bangun Desa
Kemendes
Ada Oknum Tidak Bertanggung Jawab, Menteri Desa PDT Ajak Media dan LSM Kolaborasi Bangun Desa 
Ada Oknum Tidak Bertanggung Jawab, Menteri Desa PDT Ajak Media dan LSM Kolaborasi Bangun Desa 
Kemendes
Kemendesa PDT Gandeng Polri Awasi Penggunaan Dana Desa
Kemendesa PDT Gandeng Polri Awasi Penggunaan Dana Desa
Kemendes
Suplai Bahan Baku lewat BUMDes, Kemendesa PDT Siap Sukseskan Makan Bergizi Gratis
Suplai Bahan Baku lewat BUMDes, Kemendesa PDT Siap Sukseskan Makan Bergizi Gratis
Kemendes
Kemendesa PDT dan Kemendikdasmen Sepakat Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Desa
Kemendesa PDT dan Kemendikdasmen Sepakat Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Desa
Kemendes
Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan
Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan
Kemendes
Menteri Desa PDT Sebut Peringatan Hari Desa Jadi Momentum Wujudkan Kemandirian Desa
Menteri Desa PDT Sebut Peringatan Hari Desa Jadi Momentum Wujudkan Kemandirian Desa
Kemendes
Menteri Desa PDT Ingin SDM Desa Dioptimalkan, agar Tak Ada Urbanisasi Seperti Jepang dan Korsel
Menteri Desa PDT Ingin SDM Desa Dioptimalkan, agar Tak Ada Urbanisasi Seperti Jepang dan Korsel
Kemendes
Mendes PDT Paparkan 6 Fokus Penggunaan Dana Desa 2025
Mendes PDT Paparkan 6 Fokus Penggunaan Dana Desa 2025
Kemendes
Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 
Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 
Kemendes
Mendes Yandri Optimistis Produk Unggulan Desa Mampu Go International
Mendes Yandri Optimistis Produk Unggulan Desa Mampu Go International
Kemendes
Sinergi Lintas Kementerian, Menteri Desa PDT Yandri Bahas Aturan Perlindungan Pekerja Migran dari Desa
Sinergi Lintas Kementerian, Menteri Desa PDT Yandri Bahas Aturan Perlindungan Pekerja Migran dari Desa
Kemendes
Bagikan artikel ini melalui
Oke