Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) Ke-70, Sulawesi Barat, Sabtu (12/12/20).
KOMPAS.com - Proses transmigrasi membuka keterisolasian daerah tertinggal. Hasilnya, sebanyak 3.606 satuan permukiman dari 619 kawasan transmigrasi berhasil dibangun. Salah satunya Desa Mamuju, Sulawesi Barat.
Dari jumlah itu, di antaranya telah menjadi pusat pertumbuhan baru berupa 1.336 desa definitif, 399 eks SP transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kecamatan, 104 eks SP mendukung ibu kota kabupaten, serta dua ibu kota provinsi.
Hal tersebut disampaikan Upacara Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) Ke-70.
Abdul mengaku bangga atas perkembangan kawasan transmigrasi di Mamuju saat ini. Ia pun mengapresiasi semua pihak yang mendukung pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten (Pemkab), kementerian, dan pihak lain yang telah berkontribusi melalui penggerakan kawasan transmigrasi.
Baca juga: Mendes PDTT Akan Fokus Revitalisasi Kawasan Transmigrasi
Ke depan, Abdul berharap, program transmigrasi bisa dibarengi dengan modernisasi agar kawasan transmigrasi itu bisa lebih produktif, berdaya saing, maju, dan menjadi lumbung pangan demi menyukseskan program ketahanan pangan nasional.
"Untuk itulah, penyelenggaraan transmigrasi harus mampu membangun kolaborasi dan integrasi yang kuat antara stakeholder lintas sektor, sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018,” kata Abdul dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/12/2020).
Dalam acara peringatan bertajuk Revitalisasi dan Modernisasi Transmigrasi mendukung Ketahanan Pangan Nasional itu, Kementerian Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT juga menyerahkan bantuan pangan dan kesehatan berupa multivitamin dan alat kesehatan penanganan Covid-19, seperti handsanitizer, sabun cuci tangan, dan disinfektan.
Baca juga: Transmigrasi: Tujuan dan Jenisnya
Bantuan itu diserahkan kepada masyarakat dan instansi terkait secara langsung. Selain itu, Kemendes PDTT juga membagikan sertifikat lahan transmigrasi sebanyak 1.000 bidang.
Sebagai penyemarak acara, pameran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan himpunan wirausaha transmigrasi pun digelar.
"Tak hanya sebagai rutinitas tahunan dan sekadar seremonial, upacara ini menjadi bagian dari aktivitas penghormatan, penghargaan, dan apresiasi kita terhadap para pelaku tokoh transmigrasi," kata Abdul.
Mengembangkan ketahanan pangan
Dalam kesempatan yang sama, Kemendes PDTT juga mengumumkan bahwa kawasan transmigrasi dicanangkan sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Meski Terhitung Kementerian Baru, Kemendes PDTT Torehkan Kinerja Emas
Untuk mewujudkan hal tersebut, program pengembangan food estate berbasis korporasi petani dilakukan di dua kawasan transmigrasi di Kalimantan Tengah, yaitu Lamunti dan Kabupaten Pulang Pisau.
Pengembangan ketahanan pangan di kawasan transmigrasi itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman, serta membangun model sentra lumbung pangan kawasan transmigrasi, optimalisasi pengelolaan lahan produktif pola partisipatif dan kolaborasi.
Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional di kawasan transmigrasi juga dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional.
Adapun kunjungan kerja (Kunker) Kemendes PDTT ke Mamuju dihadiri Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PKTrans) M. Nurdin dan Direktur Jenderal PKP2TRANS Hari Pramudiono.
Baca juga: Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah untuk Penguatan Ketahanan Pangan, Apa Saja?
Sebagai informasi, peringatan HBT diawali dengan upacara penghormatan sekaligus ziarah tabur bunga ke makam pionir pembangunan transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu, Jawa Barat.
HBT juga merupakan wujud apresiasi dari program transmigrasi yang pertama kali dilaksanakan pada 12 Desember 1950. Saat itu, pemerintah berhasil memberangkatkan 25 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 98 jiwa ke lokasi penempatan, seperti Lampung (23 KK) dan Lubuk Linggau (2 KK).
