Kemendesa PDTT Siap Kembangkan Aset UPK Eks PNPM

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Kamis, 10 Desember 2020
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan penyusunan RPP terkait BUMDes, Selasa (20/10/2020).
DOK. Humas Kemendes Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan penyusunan RPP terkait BUMDes, Selasa (20/10/2020).

KOMPAS.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya akan mengelola Lembaga Keuangan Desa (LKD).

Sebagai informasi, LKD adalah transformasi dari unit pengelola kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Saat ini, terdapat 5.300 UPK eks PNPM dengan total dana Rp 12,7 triliun dan aset senilai Rp 594 miliar.

Awalnya, dana tersebut digulirkan untuk membantu masyarakat miskin di kecamatan. Namun hingga kini, UPK eks PNPM belum memiliki payung hukum yang jelas.

Menteri yang akrab disapa Gus Menteri ini pun menyebut, pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) dianggap sebagai pendorong transformasi tersebut.

Baca juga: Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Ini karena UU tersebut bertujuan untuk menyelamatkan serta mengembangkan dana dan aset UPK eks PNPM, meningkatkan perputaran dana bergulir dan inkusivitas ekonomi warga miskin, menghambat rentenir di desa, serta menurunkan tingkat kemiskinan desa.

Dia menyebut, pasal 117 UU Ciptaker menyatakan, badan usaha milik desa ( BUMDes) merupakan badan hukum.

“Dengan begitu, harapannya dana bergulir bisa kembali ke track-nya untuk kepentingan masyarakat miskin berbasis kecamatan,” katanya seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (21/10/2020).

Nantinya, LKD akan berada di bawah payung BUMDes. Sebab, UPK eks PNPM berbasis kecamatan.

“Satu kecamatan terdiri dari banyak desa. Jadi, desa-desa dalam satuan kecamatan basis UPK membangun kerja sama antardesa,” ungkapnya.

Baca juga: Mendes PDTT: Pertides Dibentuk untuk Memberikan Pendampingan di Desa

Hal itu, lanjut Gus Menteri, diawali dengan musyawarah antardesa, menyepakati, dan mendirikan BUMDes Bersama (BUMDesma).

Merujuk UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pelaksanaan LKD akan menggandeng OJK untuk melakukan pengawasan dan pendampingan.

“LKD ini milik BUMDesma. Asetnya modal masyarakat. Untuk itu, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang disiapkan, akan ada pasal khusus yang mengatur keharusan penggunaan keuntungan LKD untuk penanganan kemiskinan,” jelasnya.

Hingga 2022, Kementerian Desa PDTT menargetkan pendirian 5.300 LKD.

Untuk mencapai target tersebut, Gus Menteri bertemu dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso untuk pencanangan pendirian 147 LKD di Jatim.

Baca juga: Mendes PDTT Minta BumDes Bersama Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila
RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila
Kemendes
Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas
Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas
Kemendes
Jokowi Luncurkan Core Values ASN, Gus Halim: Ini Bagus untuk Tingkatkan Kemampuan
Jokowi Luncurkan Core Values ASN, Gus Halim: Ini Bagus untuk Tingkatkan Kemampuan
Kemendes
Jaga Penerapan Prokes selama Idul Adha, Pendamping Desa Diapresiasi Gus Halim
Jaga Penerapan Prokes selama Idul Adha, Pendamping Desa Diapresiasi Gus Halim
Kemendes
Sejumlah Pendamping Desa Aktif Kawal PPKM Darurat
Sejumlah Pendamping Desa Aktif Kawal PPKM Darurat
Kemendes
Gus Menteri Pastikan Kades yang Tak Maksimalkan Dana Desa Akan Dapat Sanksi
Gus Menteri Pastikan Kades yang Tak Maksimalkan Dana Desa Akan Dapat Sanksi
Kemendes
Optimalkan Dana Desa, Gus Menteri Minta Kades Fokus Pada 3 Program
Optimalkan Dana Desa, Gus Menteri Minta Kades Fokus Pada 3 Program
Kemendes
Gus Halim Ajak Umat Islam Jalankan Ibadah Kurban dengan Lebih Bermakna
Gus Halim Ajak Umat Islam Jalankan Ibadah Kurban dengan Lebih Bermakna
Kemendes
Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Kemendesa PDTT Siap Manfaatkan Dana Desa
Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Kemendesa PDTT Siap Manfaatkan Dana Desa
Kemendes
Gus Menteri Minta Seluruh Jajaran Kemendesa PDTT Wujudkan Empati secara Maksimal
Gus Menteri Minta Seluruh Jajaran Kemendesa PDTT Wujudkan Empati secara Maksimal
Kemendes
Gus Halim Sebut Penyaluran BLT Dana Desa Sudah Capai Rp 5,9 Triliun
Gus Halim Sebut Penyaluran BLT Dana Desa Sudah Capai Rp 5,9 Triliun
Kemendes
Gus Menteri Mendadak Jadi Trending Topic di Twitter, Ada Apa?
Gus Menteri Mendadak Jadi Trending Topic di Twitter, Ada Apa?
Kemendes
Pencairan Dana Desa Capai Rp 28 Triliun, Gus Menteri Paparkan Rincian Alokasinya
Pencairan Dana Desa Capai Rp 28 Triliun, Gus Menteri Paparkan Rincian Alokasinya
Kemendes
Kemendesa PDTT Proyeksikan 32 Kabupaten Tertinggal Terentaskan pada 2024
Kemendesa PDTT Proyeksikan 32 Kabupaten Tertinggal Terentaskan pada 2024
Kemendes
Gelar Webinar Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Sekjen Kementerian Desa PDTT Paparkan Harapan Ini
Gelar Webinar Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Sekjen Kementerian Desa PDTT Paparkan Harapan Ini
Kemendes