Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Kompas.com - 25/11/2020, 18:32 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terlihat mengepalkan tangan ke atas sembari senyum bahagia.

Hal itu dilakukan Gus Menteri, panggilan akrab Mendes PDTT, saat nama Kementeri Desa ( Kemendes) PDTT diumumkan meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.

Gus Menteri sangat bersyukur karena Kemendes PDTT raih predikat Kementerian yang informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Luar Biasa, tahun ini meningkat ke peringkat empat dari peringkat 11 tahun kemarin, kami targetkan tahun depan bisa peringkat pertama," kata Gus Menteri, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal itu ia sampaikan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang digelar secara virtual melalui channel YouTube Komisi Informasi resmi, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Untuk Penanganan Covid-19, Kemendes PDTT Buat Beberapa Kebijakan

Menurut dia, makna dari penghargaan ini, Kemendes PDTT lebih transparan lagi terhadap berbagai hal.

"Terlebih untuk pembangunan desa yang pada hakekatnya harus dikawal oleh seluruh warga masyarakat di manapun berada," katanya.

Apalagi pada 2020, lanjut dia, Kemendes PDTT mengarahkan target pembangunan desa dalam bentuk Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Menurut Gus Menteri, dari program SDGs Desa, ada 18 tujuan pembangunan yang menjadi goals atau tujuan masing-masing desa.

Baca juga: Wujudkan Kepedulian Kepada Penyandang Disabilitas, Kemendes PDTT Kembangkan Desa Inklusif

SGDs Desa pun nantinya jadi pijakan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh soal desa.

"Misalnya, informasi tentang arah pembangunan desa tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan," kata Gus Menteri.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Ma'ruf Amin mengucapkan selamat kepada Badan Publik (BP) yang telah sukses jalankan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang (UU).

Ma'ruf berharap, BP yang masuk kategori menuju informatif dan cukup informatif menggenjot kinerja agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Selain itu, Ma'ruf juga berpesan kepada BP, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk selalu memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat.

"Mari kita lawan hoaks dan berikan informasi yang benar kepada masyarakat," kata Ma'ruf seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Terus Berinovasi, Kemendes PDTT Raih Penghargaan dari IPB

Dalam acara itu, Ma'ruf menjelaskan pula penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Pusat melibatkan delapan juri.

"Para juri tersebut berasal dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa," kata Ma'ruf.

Adapun terkait penilaian, Ma'ruf mengatakan bahwa penilaian itu terdiri dari beberapa kategori.

Untuk kategori untuk informatif bernilai 90 hingga 100. Kemudian, untuk kategori menuju Informatif bernilai 80 hingga 89,9 dan cukup Informatif hanya bernilai 60-79,9

Baca juga: Atasi Masalah Gender, Kemendes PDTT Bersama KemenPPPA Deklarasikan Desa Ramah Perempuan

"Sedangkan untuk kategori kurang Informatif bernilai 40 hingga 59,9 dan tidak Informatif bernilai 0 hingga 39,9," katanya.

Ma'aruf mengatakan dari berbagai kategori tersebut, ternyata masih ada BP bernilai dibawah 10 bahkan 0. 

Terkini Lainnya
Wamendes PDT Luncurkan Listrik Desa 24 Jam di Empat Pulau Terluar Sulut

Wamendes PDT Luncurkan Listrik Desa 24 Jam di Empat Pulau Terluar Sulut

Kemendes
Menko AHY Apresiasi Open House 24 Jam Kementrans, Wujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Responsif 

Menko AHY Apresiasi Open House 24 Jam Kementrans, Wujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Responsif 

Kemendes
Dorong Ekonomi Berkelanjutan di Papua, Mendes Yandri Andalkan Sinergi Tekad dan Kopdes Merah Putih

Dorong Ekonomi Berkelanjutan di Papua, Mendes Yandri Andalkan Sinergi Tekad dan Kopdes Merah Putih

Kemendes
Mendes PDT: Dana Desa Bisa Dimanfaatkan untuk Percepat Legalisasi Koperasi Merah Putih

Mendes PDT: Dana Desa Bisa Dimanfaatkan untuk Percepat Legalisasi Koperasi Merah Putih

Kemendes
Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga

Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga

Kemendes
Sejumlah Kades Salahgunakan Dana Desa, Menteri Yandri Laporkan Mereka ke Mabes Polri

Sejumlah Kades Salahgunakan Dana Desa, Menteri Yandri Laporkan Mereka ke Mabes Polri

Kemendes
Dukung Ketahanan Pangan dan MBG di Desa, Kemendes Gandeng TNI dan BGN

Dukung Ketahanan Pangan dan MBG di Desa, Kemendes Gandeng TNI dan BGN

Kemendes
Survei The Republic Institute: Menteri Desa PDT Yandri Dinilai Paling Sukses Bangun Desa

Survei The Republic Institute: Menteri Desa PDT Yandri Dinilai Paling Sukses Bangun Desa

Kemendes
Ada Oknum Tidak Bertanggung Jawab, Menteri Desa PDT Ajak Media dan LSM Kolaborasi Bangun Desa 

Ada Oknum Tidak Bertanggung Jawab, Menteri Desa PDT Ajak Media dan LSM Kolaborasi Bangun Desa 

Kemendes
Kemendesa PDT Gandeng Polri Awasi Penggunaan Dana Desa

Kemendesa PDT Gandeng Polri Awasi Penggunaan Dana Desa

Kemendes
Suplai Bahan Baku lewat BUMDes, Kemendesa PDT Siap Sukseskan Makan Bergizi Gratis

Suplai Bahan Baku lewat BUMDes, Kemendesa PDT Siap Sukseskan Makan Bergizi Gratis

Kemendes
Kemendesa PDT dan Kemendikdasmen Sepakat Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Desa

Kemendesa PDT dan Kemendikdasmen Sepakat Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Desa

Kemendes
Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan

Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan

Kemendes
Menteri Desa PDT Sebut Peringatan Hari Desa Jadi Momentum Wujudkan Kemandirian Desa

Menteri Desa PDT Sebut Peringatan Hari Desa Jadi Momentum Wujudkan Kemandirian Desa

Kemendes
Menteri Desa PDT Ingin SDM Desa Dioptimalkan, agar Tak Ada Urbanisasi Seperti Jepang dan Korsel

Menteri Desa PDT Ingin SDM Desa Dioptimalkan, agar Tak Ada Urbanisasi Seperti Jepang dan Korsel

Kemendes
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com