Tutupi Kekurangan Anggaran BLT Dana Desa, Kemendes PDTT Berkolaborasi dengan Kemensos

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, beberapa desa Indonesia telah kehabisan dana desa sehingga tidak lagi dapat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT).

Untuk itu, kekurangan anggaran tersebut diambil alih Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menutupi kekurangan anggaran BLT dana desa.

"Artinya tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak ter-cover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada," ujarnya pria yang akrab disapa Gus Menteri tersebut.

Dia mengatakan itu saat meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT Dana Desa bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).

Gus Menteri menjelaskan, kehadiran mereka untuk memastikan warga terdampak ekonomi akibat Covid-19 benar-benar mendapat sentuhan dari jaring pengaman sosial yang ada.

Baca juga: Terus Berinovasi, Kemendes PDTT Raih Penghargaan dari IPB

"Ini satu kolaborasi yang sangat bagus di era kementerian Kabinet Indonesia Maju di bawah komando Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa, ini sebuah orkestrasi dan kolaborasi yang bagus utamanya soal sosial," ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen tinggi dalam memikirkan rakyat terutama masyarakat kalangan bawah.

Dia bahkan mengaku sempat kelabakan saat Presiden meminta dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai.

"Hampir setiap hari saya ditelpon (presiden), ditanya, sudah cair berapa, sudah berapa persen yang cair, di mana saja saya ingin tahu,” katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Hal tersebut, lanjut Gus Menteri, menunjukkan komitmen presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tapi juga mengawal agar menterinya bekerja dengan baik.

Baca juga: BLT Dana Desa Dinilai Ampuh Menurunkan Angka Kemiskinan

Penerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini juga menyebut, tahun depan pemerintah akan terus mengawal program-program jaring pengaman sosial.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu memiliki prinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan.

"Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain," tegasnya.