KOMPAS.com – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, masa depan bangsa Indonesia ada di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
“Itu absolute competitive advantage kita sebagai bangsa,” ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (12/3/2020).
Dari ketiga sektor tersebut tersebut, lanjut Budi, semuanya ada di Sulawesi Utara ( Sulut).
“Jadi, masyarakat Sulut harus bisa menjadi salah satu yang terdepan mewujudkan Indonesia maju, " katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Dia menambahkan, untuk mewujudkan Indonesia maju tentu tidak akan terjadi jika masih memiliki banyak desa tertinggal.
Baca juga: Kementan Gandeng Kemendes PDTT Revitalisasi Pembangunan Kawasan Ekonomi 4.0
"Enggak mungkin Indonesia maju tanpa desa maju. Desa maju, Indonesia maju. Kemajuan Desa adalah penanda kemajuan Indonesia," ungkapnya.
Untuk itu, menurutnya, program dana desa menjadi tulang punggung bagi kemajuan Indonesia.
Dia menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, yakni sejak 2015 hingga 2019, pemerintah telah menyalurkan dana desa Rp 257 triliun, ditambah tahun 2020 berjumlah Rp 72 triliun.
Hingga nanti 2024, ungkapnya, Kemendes PDTT merencanakan untuk menyalurkan total dana desa sebesar Rp 400 triliun.
"Untuk di Sulawesi Utara, total dana desa dari 2015 sampai 2019 sebesar Rp4,75 Triliun. Jadi apa? Jadi jalan desa, jembatan, pasar desa, Badan Usaha Milik Desa(BUMDes), tambatan perahu, embung, dan sebagainya," tuturnya.
Baca juga: Proyek Desa Kampus Merdeka Pakai Dana Kemendes? Ini Penjelasan Nadiem
Lebih lanjut, Budi menyebut, Provinsi Sulut sendiri pada 2019 masih memiliki 12 desa dengan status sangat tertinggal dan 321 desa tertinggal.
Selebihnya, terdapat 976 desa dengan kategori berkembang dan 197 desa maju.
"Belum ada contoh desa mandiri di Sulut. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua, kita bisa tingkatkan status semua desa di Sulut," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O E Kandouw mengatakan, dana desa memiliki sumbangsih besar terhadap pengurangan jumlah pengangguran di desa.
Baca juga: Cegah Korupsi, Mendes Ingin Dana Desa Dikelola Berbasis Nontunai
"Setelah dievaluasi setelah adanya dana desa pengangguran di desa berkurang,” terangnya.
Dia mengaku, dana desa sangat membantu pembangunan daerah, karena fiskal di 15 kabupaten dan kota di Sulut masih tergolong rendah.
"Kalau tidak ada dana desa mau jadi apa. Kita bersyukur dengan adanya dana desa. Tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan," ujarnya.
Selain itu, Steven menyebut, sebanyak 70 persen masyarakat Sulawesi Utara tinggal di desa. Walau begitu, jumlah pengangguran terbesar justru berada di kota.
“Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulut meminta dengan hormat agar dana desa tahun depan kalau bisa lebih besar dari tahun ini," ujarnya.
Baca juga: Mendes Apresiasi Bupati dan Kades yang Bangun Perekonomian Lewat Wisata
Menurutnya, dana desa ke depan tidak hanya akan menjadi ujung tombak pemerintahan desa, namun juga akan menjadi ujung tombak pemerintahan pusat dan daerah.