Pulihkan Ekonomi Pascabencana Sumatera, Pemerintah Siapkan Dukungan untuk 200.000 UMKM

KOMPAS.com - Pemerintah terus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) melalui program pengembangan usaha mikro yang masuk dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera.

Langkah tersebut dilakukan karena banyak pelaku usaha mikro kehilangan modal dan mengalami kesulitan melanjutkan usahanya setelah bencana.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pengembangan usaha mikro menjadi salah satu fokus penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan total dukungan program mencapai sekitar Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun.

“Kurang lebih pengembangan usaha mikro sekitar Rp 900 miliar sampai Rp 1 triliun masuk dalam Renduk,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (25/5/2026).

Baca juga: Menteri UMKM: Marketplace Wajib Beri Diskon Layanan Usaha Mikro-Kecil 50 Persen

Pernyataan tersebut disampaikan Maman dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera dengan Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa program pemulihan ekonomi tersebut difokuskan pada bantuan pengembangan modal usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana yang belum memiliki akses perbankan.

Menurutnya, banyak pelaku usaha mikro belum dapat memulihkan kegiatan usahanya secara optimal setelah bencana sehingga memerlukan dukungan permodalan untuk kembali berkembang.

“Bantuan ini untuk pengembangan usaha mikro bagi mereka yang belum terakses perbankan. Targetnya sekitar 200.000 pengusaha mikro selama dua tahun,” kata Maman.

Baca juga: QRIS Jadi Kunci Usaha Mikro dan Kecil Naik Kelas di Era Digital

Dari tiga provinsi terdampak, Aceh menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbesar karena mengalami dampak bencana hidrometeorologi paling parah pada akhir 2025 yang memukul sektor usaha mikro masyarakat.

Melalui program pengembangan usaha mikro, pemerintah berharap masyarakat terdampak tidak hanya pulih dari sisi infrastruktur dan hunian, tetapi juga mampu kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemulihan pascabencana yang mengintegrasikan pembangunan fisik dengan penguatan ekonomi masyarakat agar lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa depan.