Lewat Pemutakhiran IPKP, BNPP RI Petakan Kondisi Riil Perbatasan Nangabadau

KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat ( Asdep PKPD) melaksanakan pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan ( IPKP PPKP) Nangabadau.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga kecamatan delineasi, yakni Badau, Putussibau Utara, dan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Senin (18/5/2026).

Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asdep PKPD Topri Daeng Balaw menegaskan bahwa pengukuran dan pemutakhiran IPKP PPKP Nangabadau bertujuan memperoleh gambaran riil kondisi kawasan perbatasan. 

Data tersebut digunakan untuk mengukur capaian pembangunan, mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi, sekaligus menjadi bahan masukan perencanaan program dan intervensi kementerian atau lembaga di kawasan perbatasan negara.

Baca juga: BNPP Resmikan Program Bedah 15.000 RTLH di 40 Kabupaten Kawasan Perbatasan

“Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Melalui IPKP, kami dapat melihat capaian sekaligus celah yang masih perlu diperkuat,” ujar Topri dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (25/5/2026).

Dari sisi pertahanan dan keamanan, ia mengungkapkan bahwa kawasan PPKP Nangabadau masih menghadapi tantangan pengawasan jalur tidak resmi (JTR) menuju Malaysia.

Kondisi geografis dan kedekatan akses membuat masyarakat di kawasan perbatasan kerap memenuhi kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga. 

“ Kawasan perbatasan masih rawan menjadi jalur masuk barang ilegal, termasuk narkotika. Karena itu, perlu penguatan kerja sama antara Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk pengawasan dan penindakan,” kata Topri.

Baca juga: Satgas Pamtas Gagalkan Penyelundupan Sabu 25,4 Kg dari Malaysia, 5 Orang Ditangkap

Selain isu keamanan, ia juga menyoroti potensi pengembangan ekonomi lokal yang dinilai cukup besar.

Menurut Topri, pengembangan perkebunan sawit, komoditas karet, lada, ikan air tawar, rotan, serta hasil hutan bukan kayu berpeluang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk melalui aktivitas ekspor. 

Keberadaan Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun juga dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai daya ungkit ekonomi berbasis konservasi dan pariwisata berkelanjutan.

Di sisi lain, persoalan logistik dan transportasi penghubung di kawasan perbatasan masih menjadi perhatian serius. Keterbatasan sarana distribusi perdagangan berdampak pada terjadinya perbedaan harga barang dengan negara tetangga. 

Baca juga: Distribusi Logistik Tersendat di Merak–Bakauheni, Pengusaha Minta Tambahan Dermaga

Selain itu, belum terwujudnya kesepakatan angkutan penumpang internasional pada rute Kuching–Putussibau juga dipengaruhi oleh kondisi jalan penghubung Badau–Putussibau yang masih memiliki sejumlah titik rawan longsor dengan kemiringan dan elevasi cukup curam.

Dalam aspek layanan lintas batas, Topri mengatakan bahwa fungsi karantina kesehatan tetap berjalan di tengah keterbatasan sarana, seperti kerusakan alat pemindai suhu, yang mengharuskan petugas memeriksa secara manual. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit menular.

Dari sisi keimigrasian dan kepabeanan, koordinasi dengan Satgas Pamtas terus diperkuat untuk mencegah pekerja migran ilegal serta menekan praktik penyelundupan barang dan komoditas ilegal.

Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan perbatasan.

Baca juga: BGN: 59 dari 63 SPPG di Kalteng Masih Hadapi Masalah Keterbatasan Infrastruktur

Sejumlah wilayah masih belum terjangkau jaringan telekomunikasi, beberapa jembatan di ruas Badau–Putussibau perlu perbaikan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi masih sangat dibutuhkan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim Asdep PKPD juga meninjau usulan program Bedah Rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan PPKP Nangabadau, khususnya di Kecamatan Badau dan Putussibau Selatan.

Hasil pengecekan awal menunjukkan bahwa sebagian data penerima telah sesuai dan kondisi rumah memang membutuhkan dukungan perbaikan.

Topri menambahkan, hasil pengukuran IPKP PPKP Nangabadau pada 2026 akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target IPKP pada 22 PPKP secara nasional yang ditetapkan sebesar 0,60.

Baca juga: BNPP RI Identifikasi Tantangan dan Potensi Tou Lumbis lewat Pengukuran IPKP

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan yang terpadu dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengelolaan kawasan perbatasan yang terukur, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika lapangan, sehingga kawasan perbatasan tidak hanya menjadi beranda negara, tetapi juga motor pertumbuhan dan kesejahteraan nasional.