Mendagri Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Program Tiga Juta Rumah

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam menyukseskan program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga pusat intelektual yang memiliki daya kritis, kemampuan riset, serta pengaruh sosial yang kuat di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Universitas HKBP Nommensen (UHN), Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Rektor UHN Richard Napitupulu, sivitas akademika, serta sejumlah pihak perbankan dan pengembang.

Baca juga: UHN Gandeng BTN untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Dalam sambutannya, Tito menegaskan bahwa perguruan tinggi berperan penting dalam mendukung program pemerintah, termasuk program Tiga Juta Rumah.

Oleh karena itu, ia bersama Menteri PKP Maruarar melakukan sosialisasi di UHN.

“Alasannya, menurut saya, selain kecintaan beliau (Maruarar) kepada Nommensen, juga karena perguruan tinggi itulah pusat intelektual tertinggi dari lembaga-lembaga pendidikan yang lain,” kata Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).

Ia menjelaskan, peran perguruan tinggi tidak sebatas lembaga pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai pressure group yang dapat memberikan kritik membangun serta menjadi motor sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Baca juga: Publikasi Saja Tak Cukup, Perlu Strategi Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi

“Kenapa? Karena universitas, baik dosen maupun mahasiswanya, dianggap intelektual yang berpengaruh kepada masyarakat,” tegas Tito.

Ia menyebut, dosen dan mahasiswa merupakan bagian dari ekosistem masyarakat yang turut membutuhkan akses terhadap perumahan layak.

“Dosennya mungkin ada yang tidak punya rumah, mahasiswa juga mungkin ada yang tidak punya rumah. Ada juga mungkin dosen dan mahasiswa yang kurang mampu, yang dia memerlukan rumah,” jelas Tito.

Mendagri melanjutkan bahwa program Tiga Juta Rumah merupakan bagian dari kebijakan ekonomi kerakyatan Presiden RI Prabowo Subianto yang berpijak pada prinsip ekonomi Pancasila.

Baca juga: Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR

Dalam sistem ini, peran negara diperkuat untuk melindungi kepentingan rakyat kecil tanpa mematikan sektor besar.

“Dalam pemerintahan Pak Prabowo, saya melihat beliau kembali kepada sistem ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi campuran dengan memperkuat peran pemerintah,” ucap Tito.

Presiden Prabowo, lanjut Tito, kembali kepada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi Bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, Tito menilai program perumahan rakyat sebagai bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.

Baca juga: Gandeng Himbara, Danantara Kucurkan Pendanaan Rp 130 Triliun untuk Perumahan Rakyat

“Program Tiga Juta Rumah juga diprioritaskan untuk 9,9 juta rakyat yang belum memiliki rumah. Jadi, (ini) adalah program yang sangat prorakyat dengan intervensi pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan lain-lain,” katanya.

Pada kesempatan itu, Tito juga menyoroti rendahnya daerah di Provinsi Sumut yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR dan minimnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Dari 33 kabupaten/kota, baru enam yang telah membangun MPP.

Menurut Tito, kondisi tersebut dapat menghambat percepatan pembangunan perumahan di daerah.

“Kita semua ingin memobilisasi (dan) menggalakkan pembangunan Tiga Juta Rumah di Sumatera Utara ini. Ini akan terhambat karena birokrasinya berbelit-belit karena tidak punya one roof system yang sudah kita ciptakan,” tegasnya.

Baca juga: Targetkan 3 Juta Rumah, Prabowo: Kata Bung Karno, Gantungkan Cita-cita Setinggi Langit

Tito menekankan bahwa pemerintah telah memberikan kemudahan dalam perizinan pembangunan, termasuk kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi PBG untuk MBR.

Namun, tanpa dukungan pemerintah daerah (pemda) dan percepatan perizinan melalui MPP, kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal.

Tito kemudian mengajak sivitas akademika UHN untuk berperan aktif mengawasi kinerja pemda dan menjadi bagian dari solusi percepatan pelayanan publik.

“Tugas mahasiswa, awasi mereka. Awasi kepala daerahnya, kenapa tidak punya Mal Pelayanan Publik? Supaya PBG-nya gampang, developer gampang, bank gampang, outlet-nya di dalam satu ruangan,” ucapnya.

Baca juga: Anies Ajak Rakyat Tagih Janji Pemerintah, Singgung 3 Juta Rumah dan 300 Fakultas Kedokteran