BUMD Strategis untuk Tingkatkan PAD, Wamendagri Ribka Minta Pemda Pastikan Kualitas SDM

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya pengelolaan yang profesional dan sehat dalam menjalankan bank daerah sebagai badan usaha milik daerah ( BUMD). 

Menurutnya, pemerintah daerah ( pemda) perlu melakukan pembenahan serius. Salah satunya dengan memastikan kualitas sumber daya manusia ( SDM) yang akan menduduki jabatan strategis di BUMD.

Ribka menekankan pemda perlu mencari kandidat yang benar-benar kompeten untuk menempati posisi penting. 

Dia mencontohkan, jabatan komisaris harus diisi figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang perbankan maupun keuangan.

“Ini akan betul-betul kami perhatikan sehingga ketika menjadi seorang komisaris ke sana, ya benar-benar mewakili pemda,” ujar Ribka dalam siaran persnya, Kamis (28/8/2025).

Baca juga: Kemendagri Minta Kepala Daerah Kaji Ulang atau Batalkan Kenaikan PBB-P2 di Atas 100 Persen

Dia mengatakan itu saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka Pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai BUMD yang Memberi Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Rabu (27/8/2025).

Selain aspek kompetensi SDM, Ribka juga mengingatkan mekanisme pendanaan dan pinjaman yang dilakukan BPD diarahkan pada penggunaan anggaran yang tepat sasaran. 

Pasalnya, mekanisme yang tepat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan perencanaan maupun penyalahgunaan keuangan di kemudian hari.

“Saya harapkan Pak Gubernur bisa sesuai-sesuaikan, dicek benar. Nah, ini harus lebih hati-hati ke depan,” tegas Ribka.

Lebih lanjut, dia menekankan, pembenahan BUMD dan perbankan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 

Baca juga: Jadi Poros Pemerintahan, Mendagri: Kemendagri Berperan Penting Kawal Program Prioritas Nasional

Dengan demikian, penguatan fiskal daerah akan berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Tujuannya adalah bagaimana kita membantu teman-teman pemerintah daerah supaya perbankan juga sehat. Kemudian, pemdanya juga secara fiskal ini bisa ada pengelolaan keuangannya secara baik,” ungkap Ribka.

Selain itu, dia juga menyoroti peran perbankan melalui program corporate social responsibility (CSR). 

Ribka meminta pemanfaatan CSR diarahkan pada kebutuhan masyarakat secara nyata sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal.

“Harap Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur nanti dicek juga CSR ini ke mana saja. CSR bank ini nanti perlu diperhatikan,” harapnya.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, anggota Komisi II Rusda Mahmud, Ahmad Irawan, dan Ali Ahmad. 

Baca juga: Dorong Stabilisasi Harga Beras, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Dukung Perum Bulog Realisasikan Program SPHP

Hadir pula jajaran komisaris dan direksi Bank Sultra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra.