Atasi Persoalan TBC, Mendagri Minta Kepala Daerah Gunakan Otoritas untuk Penanganan

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menggunakan otoritas serta kewenangan yang dimiliki dalam menangani persoalan tuberkulosis (TBC).

Penyakit tersebut diketahui masih menjadi masalah kesehatan utama yang dihadapi masyarakat Indonesia.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang sangat serius mengenai penanganan masalah TBC, dan ini membutuhkan keseriusan kita," ujar Tito saat memimpin Forum 8 Gubernur Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Menurut Tito, penanganan TBC semestinya dilakukan lebih intensif melalui kerja sama lintas sektor, khususnya di daerah.

Ia mencontohkan, Indonesia pernah menghadapi situasi lebih berat saat pandemi Covid-19, di mana vaksin belum tersedia. Namun, berkat kerja keras semua pihak secara simultan, pandemi tersebut dapat dikendalikan secara cepat dan efisien.

Baca juga: Studi Ungkap, Perubahan Iklim Buka Jalan bagi Timbulnya Pandemi Zoonosis

Dalam konteks TBC, kata Tito, vaksin sudah lama tersedia sehingga upaya vaksinasi perlu terus digencarkan agar kasus dapat ditekan.

“Mohon kepada rekan-rekan kepala daerah yang memiliki power, otoritas, kebijakan, sumber daya, lebih serius menangani ini,” tegasnya.

Tito menekankan, penanganan TBC merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian semua pihak, terutama pemerintah daerah (pemda).

Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2024, dalam 200 tahun terakhir diperkirakan terjadi 1 miliar kematian akibat TBC di seluruh dunia.

Masih menurut laporan tersebut, kasus TBC di Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai 1.090.000 dengan angka kematian sekitar 125.000.

Tito berharap forum kali ini menjadi momentum untuk memicu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penanganan TBC.

Baca juga: Ibunda Raya, Bocah Sukabumi yang Meninggal Dipenuhi Cacing Dirawat di Bandung, Alami Gangguan Jiwa dan TBC

Ia meminta delapan provinsi prioritas, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), memaksimalkan langkah penanganan.

Tito menyatakan akan menggelar rapat rutin untuk memantau perkembangan penanganan TBC oleh pemda.

“Ini menjadi tanggung jawab kita semua, pusat dan daerah. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tolong (persoalan TBC segera diatasi), ini masalah nyawa,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, delapan provinsi menyampaikan komitmen percepatan penanganan TBC. Pernyataan komitmen dibacakan oleh Gubernur Banten Andra Soni, kemudian diikuti para kepala daerah lainnya.

Turut hadir dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Kepresidenan A M Putranto, serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Kabinet Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) M Amperawan.

Baca juga: Selain BUMN, Danantara Juga Akan Kelola GBK dan Aset Lain di Kemensetneg

Selain itu, hadir pula Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman. Acara ini juga diikuti seluruh pemda se-Indonesia secara virtual.