Mendagri Tekankan Kesatuan Visi dan Integritas KPU sebagai Kunci Keberhasilan Pilkada 2024

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Serentak 2024 sangat bergantung pada kesatuan visi dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta seluruh jajaran terkait.

Menurutnya, konsolidasi internal dan netralitas dalam pelaksanaan tugas merupakan kunci untuk menjaga kredibilitas pilkada dan mencegah konflik.

“Yang terpenting adalah konsolidasi, agar KPU di seluruh Indonesia memiliki visi yang sama dan solid dalam melaksanakan tugas negara ini,” jelas Tito pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam Rangka Kesiapan Pilkada 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (20/8/2024).

Ia mengakui bahwa menyamakan persepsi dan visi di antara petugas adalah tantangan besar.

Baca juga: Penerapan Industri Hijau Jadi Solusi Berbagai Tantangan Global

Oleh karena itu, Tito menekankan perlunya bimbingan teknis yang menyeluruh agar semua petugas memahami aturan dan teknis pilkada dengan baik.

"Ketidaknetralan seringkali dimulai dari ketidaktahuan tentang aturan teknis. Jadi, bimbingan teknis sangat diperlukan," ujarnya.

Selain itu, Tito merekomendasikan agar KPU menerapkan mekanisme kontrol internal yang kuat untuk menjaga netralitas dan memastikan semua petugas bekerja dengan jujur dan adil.

Ia menekankan perlunya tindakan tegas terhadap petugas yang melanggar aturan, namun tetap harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Baca juga: Transisi Energi Berkeadilan Ciptakan 96.000 Lapangan Kerja di 3 Provinsi Batu Bara

“Saya mohon KPU untuk memiliki mekanisme kontrol internal yang tegas dalam menangani masalah netralitas ini,” imbuh Tito.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa kesuksesan pilkada tidak hanya bergantung pada KPU, tetapi juga memerlukan kontribusi dari semua pihak.

Untuk itu, kata Tito, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.

Ia mengingatkan KPU dan penyelenggara lainnya untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Baca juga: Ahli Forensik RS Polri: Dante Meninggal Dunia karena Tenggelam

Menurut Tito, hal tersebut penting terutama saat mengambil keputusan yang sensitif atau berpotensi memicu konflik, agar dapat diantisipasi dengan baik.

"Jangan sampai keputusan diambil tanpa melibatkan aparat keamanan terlebih dahulu, yang kemudian mengakibatkan situasi sulit yang sebenarnya bisa dicegah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan anggaran untuk pilkada.

Ia memastikan pemerintah daerah (pemda) segera memenuhi pembiayaan tersebut dan mendukung kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) penyelenggara, termasuk distribusi logistik.

Baca juga: KPK Periksa 4 Saksi Terkait Korupsi Pengadaan Lahan oleh Sarana Jaya di Rorotan

Pemda juga diimbau untuk membantu verifikasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4).

“Kami akan mendampingi Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) dalam melakukan validasi dan verifikasi di lapangan, termasuk memeriksa apakah ada perubahan alamat, status sebagai anggota TNI dan Polri, atau kematian,” jelas Tito.

Ia berharap seluruh proses Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan sukses, meskipun ini merupakan pengalaman pertama bagi banyak pihak.

“Semoga semua dapat berjalan dengan baik,” ucap Tito.

Baca juga: Dipanggil Jokowi, Angga Raka Bahas Soal Penanganan Judi “Online”

Sebagai informasi, acara tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Mochammad Afifudin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dan pejabat terkait lainnya.