Cuaca Ekstrem, Mendagri Tito Minta Pemda Lakukan Antisipasi

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah ( pemda) mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat, terutama yang terdampak bencana alam.

“Jangan biarkan masyarakat bekerja sendiri. Negara harus hadir dan kehadiran negara itu yang paling utama. Untuk jangka pendek, yang paling utama adalah kita harus tahu tentang prediksi (cuaca) apa yang akan terjadi,” ucap Tito lewat siaran pers, Senin (10/3/2025).

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem Periode Idul Fitri 1446 Hijriah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Jakarta, Senin.

Baca juga: Mendagri: Anggaran Pendidikan-Kesehatan Tak Bisa Digunakan untuk PSU

Tito mengatakan, negara-negara lain mampu mengantisipasi berbagai bencana alam yang terjadi dengan jumlah korban yang sangat minim.

"Oleh karena itu, kami meminta pemda melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, untuk jangka panjang, daerah-daerah yang terdampak bencana didorong untuk mendiskusikan skema terbaik dalam menghadapi potensi bencana," jelasnya.

Hal terpenting, sebut dia, adalah informasi prediksi terjadinya cuaca ekstrem secara akurat. Dengan begitu, kekuatan penanggulangan bencana bisa disiagakan dengan cepat.

Di sisi lain, Tito mendorong pemda memanfaatkan informasi cuaca yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Secara khusus, kami meminta daerah yang memiliki dinas terkait agar berkoordinasi dengan BMKG guna mendapatkan informasi prakiraan cuaca yang valid sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan dengan lebih baik," pintanya.

Baca juga: ASN WFA 4 Hari Jelang Lebaran, Mendagri: Perlu Diatur supaya Tak Jadi Resting from Anywhere

Pada forum yang sama, Tito juga mengimbau pemda untuk memastikan kelancaran pelaksanaan mudik.

Berdasarkan rakor yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) beberapa waktu lalu, pemerintah menyusun kebijakan untuk mengurai kepadatan arus mudik Hari Raya Idul  Fitri dan Hari Suci Nyepi.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemberlakuan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 24–27 Maret 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan pemudik pada hari tertentu.

“Nah, ini silakan setiap daerah, setiap kementerian/lembaga diminta untuk mengatur masing-masing. Setiap dinas bisa mengatur, yang penting pekerjaan-pekerjaan tetap berjalan,” jelasnya.

Tito menekankan, pemda harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal selama pelaksanaan WFA.

Baca juga: Mendagri Setuju Kepala Daerah Kurangi Protokoler demi Efisiensi Anggaran

Selain itu, sambungnya, pemda juga harus memastikan kelancaran arus mudik dengan berbagai langkah, seperti memastikan infrastruktur jalan layak dilalui kendaraan, menata potensi pasar tumpah yang dapat mengganggu lalu lintas, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan pemudik di titik-titik tertentu.

“Dermaga, pelabuhan, juga perlu dicek. Jangan sampai over capacity, terutama di dermaga-dermaga kecil. Kemudianm banyak kejadian sudah (pernah terjadi), seperti peristiwa (kecelakaan) di Danau Toba dan lainnya. Kita upayakan jangan sampai terjadi,” tuturnya.