Raih Opini WTP dari BPK RI, Kemendagri dan BNPP Catatkan Prestasi 10 Tahun Berturut-turut

KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Republik Indonesia (RI). 

Capaian Opini WTP itu sekaligus membuat Kemendagri dan BNPP berhasil membukukan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara tersebut selama 10 tahun berturut-turut sejak 2014.

Adapun Opini WTP kali ini diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan 2023 Kemendagri dan BNPP. 

Ada pula laporan keuangan pinjaman luar negeri Kemendagri dari Bank Dunia yang digunakan untuk Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) serta Proyek Digital ID Tahun 2023.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, keberhasilan Kemendagri meraih Opini WTP merupakan suatu kebanggaan dan mampu meningkatkan rasa percaya diri. 

Baca juga: Kemendagri Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Korupsi di Pemda

Menurutnya, capaian itu merupakan momentum yang sangat baik untuk memperbaiki kinerja Kemendagri dan BNPP ke depan. 

Pasalnya, penilaian itu berhubungan erat dengan kemampuan pengelolaan keuangan anggaran negara.

"Kami ucapkan terima kasih, khususnya untuk yang telah memberikan Opini WTP untuk Kemendagri dan BNPP, dan alhamdulillah makin melengkapi kebanggaan kami ini adalah WTP ke-10 kalinya," katanya.

Dia mengatakan itu dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Kemendagri dan BNPP di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Tito menambahkan, perolehan Opini WTP tersebut merupakan indikator capaian yang sangat penting. 

Salah satunya adalah menjadi bahan Kemendagri mengajukan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

Baca juga: LKPP dan Kemendagri Rilis SE Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD

"Berkat WTP yang sudah sembilan kali berturut-turut sebelumnya, kami mencoba untuk mengajukan menaikkan tukin karena nilai (menaikkan tukin) ada tiga kriteria, dan salah satu dari kriterianya mampu mengelola keuangan negara yang indikator adalah opini dari BPK RI," jelasnya.

Tito menerangkan, capaian Opini WTP ke-10 kali ini juga dapat memperkuat Kemendagri dalam memperbaiki nilai reformasi birokrasi. 

Pada 7 Juni 2024, Kemendagri meraih nilai A khusus untuk reformasi birokrasi. Lebih lanjut, ia menegaskan hanya ada 5 instansi yang mampu mendapatkan nilai tersebut. 

"Opini BPK ke-9 dan ini ke-10 memperkuat lagi dan nilai reformasi birokrasi menjadi A. ini memang sulit sekali hanya ada lima instansi yang dapat nilai A," ujarnya.

Sementara itu, Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri dan BNPP atas prestasi yang telah dicapai. 

Ahmadi mengatakan, capaian itu menunjukkan komitmen dan upaya nyata seluruh manajemen Kemendagri dan BNPP dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V itu mengatakan, dua lembaga itu telah menjalankan dan menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik.

"Saya berharap agar Kemendagri dan BNPP dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah daerah, " katanya.