Perkuat Legitimasi Hasil Pilkada 2024, Mendagri Tekankan Pentingnya Tingkatkan Partisipasi Pemilih

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Semakin tinggi partisipasi pemilih, maka legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024 akan semakin kuat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Sumatera.

Kegiatan itu dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, dan berlangsung secara hybrid dari Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa.

Baca juga: Mendagri Ultimatum ASN agar Netral pada Pilkada Sumut Siapa Pun Calonnya

Dalam kesempatan tersebut, Tito mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Ia menyebut bahwa pihaknya telah menyerahkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data ini mencakup jumlah masyarakat yang berusia 17 tahun saat pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

"Jadi data ini akan berbeda dengan pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari, karena antara 14 Februari sampai 27 November ada yang berusia 17 tahun, punya hak pilih. Hal yang kedua, mereka bukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)," jelas Tito.

Baca juga: Dua Oknum Polisi Dilaporkan ke Propam Polri, Diduga Lakukan Kekerasan Verbal terhadap Mahasiswi Kedokteran

Ia menjelaskan bahwa data tersebut akan divalidasi oleh KPU dan jajarannya.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah DP4 di wilayah Sumatera sekitar 43 juta pemilih yang tersebar di sejumlah provinsi.

"Itulah data pemilih potensial yang sudah kami serahkan, dan ini akan divalidasi oleh jajaran KPU. Apakah mereka masih ada, sudah pindah, sudah wafat, dan seterusnya," tutur Tito. 

Rekonsiliasi data DP4

Pada kesempatan tersebut, Tito menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), termasuk Dinas Dukcapil terus bergerak untuk merekonsiliasi data DP4.

Baca juga: Cara Mengurus Pindah KK di Kantor Dukcapil, Apa Saja Syaratnya?

"Kami terus bekerja agar pada tanggal 27 November nanti, mereka yang memiliki hak pilih tidak kehilangan haknya," katanya.

Tito juga menekankan pentingnya peran pemda dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, baik dari sisi anggaran maupun penyediaan sarana dan prasarana, seperti gudang atau gedung.

Menurutnya, pemda dapat membantu penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu di daerah, dengan meminjamkan aset bangunan yang bisa digunakan.

"Ini perlu koordinasi antara KPU, Bawaslu daerah, dan kepala daerah untuk membantu penyediaan tempat kantor atau gudang yang diperlukan," jelas Tito.

Baca juga: 5 Cara Menata Gudang agar Lebih Rapi dan Terorganisir

Ia juga mendorong pemda untuk mendukung distribusi logistik Pilkada Serentak 2024, terutama di daerah yang sulit dijangkau, seperti daerah-daerah terpencil.

Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis para pemangku kepentingan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Sumatera.

"Tujuan utamanya adalah agar penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan aman, lancar, jujur, dan adil," imbuhnya.