Pilkada 2024 di Depan Mata, Mendagri Imbau Pemda di Wilayah Sumatera Segera Realisasikan NPHD

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) di wilayah Sumatera segera merealisasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sesuai kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD). 

Imbauan itu diarahkan kepada pemda yang belum menandatangani NPHD agar segera menyelesaikan kesepakatan tersebut. 

Dukungan anggaran itu penting untuk memastikan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan Tito saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera. 

Kegiatan yang dibuka langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto tersebut berlangsung secara hibrida dari Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (9/7/2024).

Baca juga: Mendagri Curhat Realisasi Anggaran Pilkada 2024 di Sumatera Masih Lesu

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Pilkada Serentak 2024. 

Salah satu SE itu mengatur ketentuan tahap penyaluran realisasi NPHD. Anggaran diberikan dalam dua tahap, yakni 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dan 60 persen dari APBD Tahun 2024. 

Pembagian penyaluran tersebut merupakan upaya untuk meringankan beban pemda.

"Namun, saya tahu ada yang menjalankan, ada yang tidak. Kenapa? Karena kemarin ada kepala-kepala daerah yang habis masa jabatannya,” ujarnya dalam siaran pers. 

Dia menyebutkan, kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2023 dilempar kepada penjabat (pj) pada 2024. 

Pada kesempatan itu, Tito juga membeberkan sejumlah pemda yang belum maupun yang telah merealisasikan NPHD di wilayah Sumatera. 

Baca juga: Mendagri Ultimatum ASN agar Netral pada Pilkada Sumut Siapa Pun Calonnya

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu mengapresiasi daerah yang telah tuntas merealisasikan NPHD. 

Namun, Tito memperhatikan pemda yang belum menyelesaikan NPHD agar melakukan langkah-langkah penyelesaian.

"Saya langsung masuk saja masalah anggaran saja yang paling penting ini harus berasal dari APBD. Jadi, semua kepala daerah sudah harus menyelesaikan ini. Ini waktunya sudah pendek," jelasnya.

Tito pun mengimbau gubernur di wilayah Sumatera, baik yang definitif maupun berstatus pj mengawal kabupaten/kota yang belum menyelesaikan NPHD. 

Dia mengaku rutin mengecek kinerja masing-masing pemda dalam merealisasikan NPHD.

"Kami harus yakinkan secepat mungkin 100 persen (realisasi NPHD). Kalau sudah 100 persen Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ada alasan tidak melaksanakan kegiatan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak ada alasan tidak melanjutkan kegiatan," tegasnya.

Baca juga: Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Tak hanya itu, dukungan anggaran juga perlu diberikan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

Tito menegaskan, keberadaan Satlinmas sangat penting karena merupakan petugas keamanan yang boleh masuk tempat pemungutan suara (TPS). 

"Nah, kepala daerah harus menyiapkan anggaran melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang), anggaran untuk mereka. Jadi, tidak hanya untuk anggaran KPU, Bawaslu, (tapi) linmas juga, termasuk Satpol PP," jelasnya.

Turut hadir dalam acara itu sebagai narasumber, yaitu Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Asops Kapolri Verdianto I Bitticaca, Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Wakabais) TNI M Tawakal S Sidik, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

Rakor itu juga dihadiri kepala daerah se-wilayah Sumatera secara luring maupun daring, baik gubernur maupun bupati/wali kota. 

Baca juga: Menko Polhukam Sebut Seluruh Aparat TNI dan Polri Dikerahkan Amankan Pilkada 2024

Hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU daerah, bawaslu daerah, serta perwakilan tokoh masyarakat, agama, adat, dan pihak terkait lainnya se-wilayah Sumatera.