KOMPAS.com - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ( BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP), I Nyoman Radiarta mengatakan, Kementerian KP beserta para mitra mendorong Provinsi Maluku menjadi pusat distribusi daerah perikanan.
Salah satu alasannya, sebut dia, adalah lokasi Maluku yang strategis sehingga menawarkan keunggulan logistik.
Dia menyebutkan, Maluku terletak di tengah-tengah daerah penangkapan ikan utama dan pasar regional sehingga kawasan ini berfungsi sebagai pusat distribusi perikanan yang ideal.
“Lokasi ini memiliki akses yang efisien ke pasar domestik dan internasional sehingga mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi logistik,” ujarnya lewat siaran pers, Rabu (19/6/2024).
Dia mengatakan itu saat menyampaikan keynote speech “Leveraging Maluku as The Hub for Regional Distribution for Fisheries” secara daring pada kegiatan Coaching Clinic and Business Matching Penguatan Kapasitas Perikanan Berkelanjutan di Ambon, Maluku, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Baca juga: Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP
Selain itu, kata Nyoman, Maluku tengah aktif terlibat dalam perikanan, yakni menangkap spesies penting seperti tuna dan gurita.
Tingkat produksi Maluku saat ini cukup menjanjikan dengan didukung data ekspor yang substansial serta mencerminkan landasan kokoh yang telah dibangun.
“Sumber daya laut yang belum dimanfaatkan di Maluku memberikan peluang besar untuk meningkatkan produksi dan ekspor,” katanya dalam siaran pers.
Namun demikian, masih terdapat potensi besar yang belum dikelola untuk dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Dengan memanfaatkan sumber daya ini, kami dapat meningkatkan dampak ekonomi pada tingkat lokal dan nasional," ucapnya.
Nyoman mengatakan, potensi pertumbuhan Maluku sangat besar. Dengan strategi yang tepat, provinsi ini dapat memanfaatkan potensinya untuk memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
Baca juga: Batu Pertama Diletakkan, Kementerian KP dan FAO Siapkan Pembangunan Fishway di Sukabumi
Dia menyebutkan, tujuan utama Kementerian KP adalah menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah Maluku menjadi pusat distribusi perikanan regional yang terkemuka.
“Kami bersama di sini untuk mengeksplorasi kepentingan strategis Maluku di sektor perikanan, mengetahui kegiatan terkini, dan mengenali peluang pertumbuhan,” katanya.
Nyoman menegaskan, transformasi itu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional secara signifikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
Untuk mendukung transformasi pengelolaan perikanan di Maluku, Kementerian KP berfokus pada peningkatan dan pengembangan infrastruktur, termasuk pelabuhan dan fasilitas pengolahan.
Nyoman mengatakan, poengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan komponen kunci dari strategi tersebut.
Baca juga: Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel
SKPT dirancang untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi dan memastikan distribusi yang efisien.
Dia mengatakan, Kementerian KP telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mendukung sektor perikanan.
Beberapa inisiatif tersebut mencakup kebijakan yang bertujuan untuk mendorong praktik penangkapan ikan berkelanjutan dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
Beberapa waktu lalu, Kementerian KP meluncurkan Pemodelan Kerja Sama Usaha Hulu-Hilir Perikanan Tangkap serta program prioritas penangkapan ikan terukur berbasis kuota di Tual, Maluku.
“Keberlanjutan adalah inti dari strategi kami. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa praktik penangkapan ikan kami tidak menguras sumber daya laut dan memberikan kontribusi positif terhadap ekosistem dan masyarakat lokal,” ujarnya.
Nyoman mengatakan, praktik berkelanjutan sangat penting bagi kelangsungan industri perikanan kita dalam jangka panjang.
Namun, terdapat tantangan-tantangan untuk menjalankannya, seperti kesenjangan infrastruktur dan masalah akses pasar.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, diperlukan upaya terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.
“Dengan bekerja sama, kita dapat menemukan solusi efektif dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kerja sama tersebut juga melibatkan mitra internasional, seperti Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), The Ocean Policy Research Institute (OPRI) of The Sasakawa Peace Foundation, dan Japan Enterprises.
Baca juga: Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM
Kerja sama itu diharapkan dapat memberikan pengetahuan berharga, akses pasar, dan dukungan terhadap praktik berkelanjutan.
Nyoman mengatakan, pihaknya optimistis dapat memajukan sektor perikanan secara signifikan dengan memanfaatkan keahlian global.
Dia menambahkan, manfaat ekonomi dari pengembangan Maluku sebagai pusat perikanan sangatlah besar.
Pembangunan itu akan meningkatkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Dampak ekonomi yang diproyeksikan mencakup peningkatan pendapatan nelayan, pendapatan ekspor yang lebih tinggi, dan peningkatan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.
“Oleh karena itu, pelibatan masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan inisiatif kami,” ujarnya.
Baca juga: Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga
Menurutnya, keterlibatan masyarakat memastikan bahwa manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan secara luas dan inisiatif-inisiatif tersebut berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Program pelibatan masyarakat akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab di kalangan warga setempat,” ungkapnya.
Selain pengembangan infrastruktur, Kementerian KP juga mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pembentukan balai-balai pelatihan dan sekolah vokasi.
Di Ambon, BPPSDM memiliki beberapa unit pelaksana teknis (UPT), yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru, Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Kampus Maluku, serta Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
UPT-UPT tersebut memiliki kompetensi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.
Kapasitas SDM tersebut ditingkatkan dengan baik untuk memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri perikanan modern.
Hadirnya berbagai UPT itu juga menjadi wujud implementasi investasi SDM sebagaimana yang dilakukan BPPSDM melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
Pada kesempatan itu, BPPSDM, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan The Ocean Policy Research Institute (OPRI) tentang pengembangan perikanan dan ekonomi biru berkelanjutan di Indonesia melaksanakan penandatanganan letter of intent (LoI).
Penandatanganan LoI dilakukan Nyoman diwakili secara simbolis oleh Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati, Dekan FPIK Unpatti Yoisye Lopulalan, dan Presiden OPRI Hide Sakaguchi.
Nyoman mengatakan, visi untuk membangun Maluku sudah jelas, yakni menjadikannya sebagai pusat perikanan terkemuka, dengan infrastruktur yang kuat, praktik berkelanjutan, dan perekonomian yang berkembang.
Baca juga: Menteri KP: Lahan Idle 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen
“Tujuan jangka panjangnya mencakup mencapai pertumbuhan produksi yang signifikan, meningkatkan akses pasar, dan memastikan kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Dia mengatakan, untuk mewujudkan visi tersebut, pihaknya memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan.
“Saya mendorong Anda masing-masing untuk berkontribusi pada inisiatif ini, baik melalui investasi, inovasi, atau dukungan komunitas,” katanya.
Nyoman menegaskan, dengan bekerja sama, semua pihak dapat menjadikan Maluku sebagai mercusuar produksi perikanan berkelanjutan dan pusat perekonomian penting bagi Indonesia.
Turut hadir pada kegiatan ini antara lain Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Kemenlu Mohammad K Koba; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Anton A Lailossa; Kepala Kantor Representatif Bank Indonesia di Maluku Rawindra Ardiansah; dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan Kota Ambon.
Hadir pula Kepala BPPP Ambon Abu Bakar; Kedutaan Jepang untuk RI; Consul General Australia di Makassar; SUPM Waiheru, dan Politeknik AUP Kampus Maluku beserta para peserta didiknya, dan juga para pimpinan perusahaan perikanan di Maluku.