KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Kementerian KP) terus berupaya meningkatkan kapasitas penyuluh perikanan untuk mendukung program prioritas berbasis ekonomi biru.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan terkait.
Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Rudi Alek mengatakan bahwa penyuluh perikanan memainkan peran penting dalam menjaga dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Oleh karenanya, kata dia, kapasitas penyuluh harus terus ditingkatkan. Salah satunya berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah (pemda).
Baca juga: 10 Ha Lahan Pemda Sumbar di Tanah Datar Jadi Titik Relokasi Korban Banjir
“Kita harus terus berinovasi dan memastikan informasi serta teknologi terbaru sampai ke tangan para pelaku utama KP,” ujar Rudi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/5/2024).
Rudi menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh perikanan, termasuk Temu Koordinasi Penyuluh Perikanan 2024.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros pada akhir Mei 2023. BRPBAPPP Maros merupakan unit pelaksana teknis (UPT) BPPSDM KP.
“Temu Koordinasi Penyuluh Perikanan ini terlaksana tidak hanya sebagai komitmen membangun dan memperkuat sinergi, serta kolaborasi antara penyuluh perikanan dengan stakeholder, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat semangat kebersamaan di antara para penyuluh perikanan,” imbuh Rudi.
Ia berharap kegiatan Temu Koordinasi Penyuluh Perikanan mampu memberikan semangat baru bagi para penyuluh perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Rudi optimis bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi momentum kebangkitan dan penguatan eksistensi penyuluh perikanan, sehingga kegiatan serupa dapat dilaksanakan di tingkat nasional di masa depan.
“Semoga kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan tidak hanya di Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Maros, tetapi juga di tingkat nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BRPBAPPP Maros Indra Jaya Asaad mengatakan bahwa sebanyak 400 penyuluh perikanan dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Temu Koordinasi Penyuluh Perikanan.
Kegiatan tersebut merupakan penyelenggaraan keempat kalinya dan telah menjadi kegiatan rutin BRPBAPPP Maros.
Dalam Temu Koordinasi Penyuluh Perikanan juga dilaksanakan berbagai kegiatan, termasuk pelepasan 500 ekor tukik, penebaran 400 ribu benih larva kepiting rajungan, dan penebaran 150 ribu bibit ikan baronang sebagai dukungan untuk Smart Fisheries Village (SFV) Pembenihan Barru BRPBAPPP Maros dan Program Prioritas Kementerian KP.
Selain itu, kegiatan tersebut juga mencakup pameran produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kelautan dan perikanan binaan penyuluh perikanan serta pemberian penghargaan kepada penyuluh perikanan teladan Satminkal BRPBAPPP Maros.
Pada kesempatan terpisah, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menjelaskan bahwa SFV Pembenihan Barru BRPBAP3 Maros mendukung ekonomi biru dengan menyediakan benur berkualitas bagi para pembudidaya melalui pendampingan penyuluh perikanan.
SFV menggabungkan teknologi, pendidikan, dan praktik berkelanjutan dalam aktivitas perikanan desa untuk menciptakan ekosistem perikanan yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Hal ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat perikanan dan pelestarian sumber daya alam.
“SFV berperan penting dalam mendukung ekonomi biru dengan menggabungkan teknologi, pendidikan, dan praktik berkelanjutan dalam aktivitas perikanan desa,” tutur Nyoman.
Nyoman berharap melalui SFV dapat tercipta ekosistem perikanan yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat perikanan dan pelestarian sumber daya alam.