KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) kembali membuka penerimaan peserta didik baru (pentaru) di satuan pendidikan tinggi lingkup Kementerian KP tahun akademik (TA) 2024/2025.
Pentaru diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono bersamaan dengan peluncuran Kartu Taruna pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur.
Sejak 2023, Kementerian KP memberikan kuota 100 persen peserta didik bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan, yaitu anak nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam, dengan biaya pendidikan gratis.
"Saya senang, semenjak 2023, penerimaan taruna-taruni difokuskan kepada 100 persen anak-anak nelayan dan pembudidaya. Saya berharap ini menjadi sebuah kebijakan yang terus dilakukan,” ujarnya pada pembukaan Rakernis tersebut.
Trenggono mengatakan, upaya tersebut merupakan cara pemerintah mengubah kultur sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Baca juga: Berkat Pemanfaatan Aset SFV UPT, Kementerian KP Raih PNBP Rp 32,05 Miliar
“Beginilah cara kita mengubah masyarakat pesisir dan nelayan kita. Setelah kita didik dalam kurun waktu yang akan datang mereka menjadi lebih sejahtera," katanya dalam siaran pers, Senin (26/2/2024).
Trenggono juga berharap, dengan adanya program merdeka belajar dapat membuat taruna-taruni terjun ke pelaku-pelaku industri KP di dalam negeri.
“Ini tidak lain untuk memberikan bekal pengalaman kepada seluruh taruna yang kami didik agar mereka betul-betul siap menjadi manusia-manusia unggul dan dapat bersaing di tingkat global," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPPSDM, I Nyoman Radiarta mengatakan, terdapat tiga program pada pentaru di satuan pendidikan tinggi Kementerian KP kali ini.
Pertama, program Diploma I di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
Baca juga: Program Ekonomi Biru Kementerian KP Dikupas dalam Bali Ocean Days 2024
Kedua, Program Diploma III di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) di Dumai, Karawang, Pangandaran, Sidoarjo, Jembrana, Kupang, Bitung, Bone, dan Sorong.
Ketiga, program Diploma IV berada di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) di lima kampus, yaitu Jakarta (kampus utama), Aceh, Pariaman, Lampung, Tegal, dan Maluku.
Seluruh satuan pendidikan tersebut menerima 100 persen peserta didik anak pelaku utama kelautan dan perikanan dengan biaya gratis.
Namun, khusus Politeknik KP Sidoarjo sebagai satuan pendidikan Kementerian KP satu-satunya yang menerima peserta didik sebanyak 80 persen dari masyarakat umum karena telah ditetapkan sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU).
Penetapan sebagai PK BLU itu dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tentang penetapan status PK BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal dan Politeknik KP Sidoarjo.
Baca juga: Kementerian KP Fokus Lanjutan Program Ekonomi Biru Pada 2024
Sebagai informasi, satuan pendidikan lingkup Kementerian KP menerapkan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory.
Pendekatan tersebut memasukkan dunia usaha dan dunia industri pada kurikulum pendidikan dengan porsi 70 persen praktik dan 30 persen teori.
Program studi yang ditawarkan, penangkapan ikan, mekanisasi/permesinan perikanan, budi daya ikan, pengolahan hasil perikanan, agribisnis perikanan, patologi perikanan, kelautan, konservasi, ekowisata bahari, dan lainnya.
Para lulusan tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga sertifikat keahlian dan kompetensi berstandar nasional dan internasional, yang diakui dunia usaha dan dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri.
Baca juga: Lewat SFV, Balai Kementerian KP di Gondol Sukses Tingkatkan PNBP Jadi Rp 788 Juta